Pemerintah Kota (Pemko) Padang mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan berkoordinasi langsung ke pemerintah pusat. Dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, rombongan melakukan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang dapat segera memasuki tahap realisasi.
Di Kemensos RI, rombongan diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara. Dalam pertemuan itu, Kemensos mengapresiasi komitmen Pemko Padang yang telah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Meski demikian, Herman menyebut masih ada sejumlah persyaratan yang perlu dituntaskan, terutama terkait kepastian status kepemilikan lahan dan proses alih fungsi lahan. Ia menekankan alih fungsi lahan perlu segera diselesaikan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar KKPR dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Setelah dari Kemensos, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN dan diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti. Pertemuan membahas percepatan penyelesaian dokumen tata ruang dan persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma menyatakan Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar ketentuan tata ruang dapat dipenuhi. “Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” katanya.
Sementara itu, Maigus Nasir mengatakan koordinasi dengan dua kementerian tersebut merupakan bagian dari keseriusan Pemko Padang mendukung program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan tanpa hambatan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Ia menambahkan, Kota Padang telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang dinilai menjadi modal awal pengembangan program tersebut. Karena itu, percepatan penetapan lokasi dan penyelesaian dokumen menjadi fokus pemerintah daerah saat ini.
Maigus berharap hasil koordinasi dengan Kemensos dan ATR/BPN dapat mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang. Ia juga menyampaikan harapan agar kehadiran sekolah tersebut memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
