Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut diterima langsung Wali Kota Medan Rico Waas dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumut, Jumat (29/05/2026).
Capaian ini menandai keberhasilan Pemko Medan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut. Pemerintah kota menilai raihan tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Usai menerima LHP, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemko Medan atas kerja dalam pengelolaan keuangan daerah. “Terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kembali diberikan kepada Pemerintah Kota Medan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tahunan oleh BPK. Alhamdulillah, penghargaan ini berhasil diraih selama enam tahun berturut-turut,” ujarnya.
Menurut Rico, opini WTP tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi pengakuan atas kerja kolektif perangkat daerah dalam menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan anggaran. “Capaian ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga berharap capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rico meminta seluruh jajaran Pemko Medan tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan. “Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan dan seluruh pihak yang terus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.
Penyerahan LHP BPK itu turut dihadiri sejumlah kepala daerah serta pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
