Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 se-Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Senin, 30 Maret 2026.
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-NTB sebagai tahapan awal sebelum proses audit oleh BPK. Acara berlangsung khidmat dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Pathul Bahri menegaskan ketepatan waktu penyampaian LKPD merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat. Ketepatan waktu dan kualitasnya menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan komitmen Lombok Tengah untuk terus menjaga prinsip transparansi dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar hasil audit yang diraih tetap optimal.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, lanjut Pathul, optimistis mampu mempertahankan capaian opini terbaik dari BPK dengan memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Komitmen ini harus dijaga bersama. Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Penyerahan LKPD unaudited tersebut menjadi langkah awal menuju audit menyeluruh oleh BPK RI. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan sejahtera.
