SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Berau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas kepada Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur Mochammad Suharyanto di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Samarinda, Selasa (31/3/2026). Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dokumen.
Penyerahan LKPD berlangsung serentak bersama sejumlah pemerintah daerah lain di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara, serta Kota Bontang, Balikpapan, dan Samarinda.
Mochammad Suharyanto menyampaikan, laporan yang diterima akan diperiksa secara rinci sebelum BPK memberikan opini. Ia menargetkan pemeriksaan rampung paling lambat dua bulan setelah penyerahan. “Setelah menerima laporan, BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci dan selanjutnya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan kepala daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan dokumen pendukung agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan sesuai regulasi. “Demi kelancaran pemeriksaan kami mohon bantuan kepala daerah beserta jajarannya untuk mempersiapkan dokumen pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Sementara itu, Sri Juniarsih Mas mengatakan laporan yang diserahkan akan dinilai dari berbagai aspek, mulai dari akuntabilitas, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, hingga sistem pengendalian internal. “Laporan yang diserahkan untuk dinilai tingkat akuntabilitas, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internnya guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan berkualitas,” katanya.
Ia menegaskan penyerahan LKPD menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Berau berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan opini terbaik.
