Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berupaya mengendalikan tata ruang sebagai salah satu solusi untuk mencegah siklus banjir tahunan yang kerap melanda wilayah tersebut, terutama di kawasan bantaran sungai.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan penanganan banjir tahunan membutuhkan langkah nyata yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penataan ruang melalui pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukan dan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Asep, sejumlah faktor yang memicu banjir antara lain keberadaan bangunan liar, aset yang menjorok ke sungai, serta penyempitan saluran air. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan langsung dengan upaya menata lingkungan dan mengembalikan fungsi lahan.
Ia mencontohkan temuan saat peninjauan di RSUD Kabupaten Bekasi, di mana terdapat bangunan liar yang menghambat aliran air. Bangunan tersebut kemudian dibongkar. Pemerintah, kata dia, juga memfasilitasi pedagang agar tetap dapat berusaha di area yang tidak mengganggu fungsi drainase.
Penertiban serupa, lanjut Asep, dilakukan terhadap jembatan sempit, bangunan liar, serta aset yang berdiri terlalu dekat dengan sungai. Selain itu, penanganan sampah juga menjadi bagian penting karena penumpukan sampah dinilai memperparah banjir.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir,” ujar Asep.
Ia mengaku telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan sungai, tanggul, dan kebijakan tata ruang dalam rangka mengatasi banjir tahunan.
Asep juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pengendalian alih fungsi lahan serta moratorium perizinan perumahan di wilayah rawan banjir. Ia menilai banyak kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini berubah menjadi perumahan, sehingga perlu evaluasi bersama.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memfokuskan langkah pada pengendalian tata ruang, penertiban bangunan liar, serta inovasi teknis seperti sodetan dan normalisasi sungai, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Asep menilai kondisi banjir yang terjadi saat ini tidak lepas dari dampak perencanaan masa lalu. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar banjir dapat dikurangi dan tidak terus menjadi persoalan tahunan bagi masyarakat.
