Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu janji politik Presiden Prabowo pada Pemilu 2024 dan resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini menyasar anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Sejak bergulir, MBG turut menuai perhatian publik karena kebutuhan anggarannya yang besar dan dinilai berpotensi membebani APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun. Angka tersebut naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.
“Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan paparan data, realisasi anggaran MBG naik bertahap sejak awal 2026. Pada Januari 2026 tercatat Rp19,55 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp38,97 triliun pada Februari, Rp55,54 triliun pada Maret, Rp75 triliun pada April, dan mencapai Rp88,15 triliun pada Mei 2026.
Dari total penerima manfaat hingga Mei 2026, sebanyak 48,9 juta merupakan siswa. Sementara 14,3 juta lainnya merupakan nonsiswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Jumlah penerima manfaat juga bertambah dari 39,7 juta orang pada Oktober tahun sebelumnya menjadi 63,13 juta orang pada Mei 2026. Dalam periode yang sama, jumlah SPPG meningkat dari 2.591 unit menjadi 29.670 unit.
Di tengah isu soal peningkatan porsi penyaluran, pemerintah justru melakukan penyesuaian jadwal distribusi MBG bagi siswa. Penyaluran untuk anak sekolah dipangkas dari enam hari menjadi lima hari, dengan alasan efektivitas pelaksanaan. Kebijakan ini disebut dapat menghemat anggaran MBG sekitar Rp20 triliun. Adapun anggaran MBG dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan MBG bagi siswa tidak lagi disalurkan pada hari libur. “Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu, kita putuskan MBG itu hari sekolah,” kata Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Meski demikian, ia menyebut terdapat pengecualian untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Di wilayah tersebut, penyaluran dapat tetap dilakukan selama enam hari jika diperlukan. “Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” ujarnya.
Sejalan dengan kebijakan pemangkasan hari penyaluran itu, narasi yang menyebut MBG akan dibagikan dua kali sehari dinyatakan tidak memiliki dasar. Penelusuran Cek Fakta IDN Times menyimpulkan klaim tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ditemukan pernyataan resmi pemerintah maupun BGN selaku penanggung jawab program yang menyebut MBG akan disalurkan dua kali sehari. Narasi itu dikategorikan sebagai konten palsu (fabricated content).
