JAKARTA — Pemerintah menempatkan kemandirian industri pertahanan sebagai salah satu agenda strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan ini menekankan penguatan produksi dalam negeri, termasuk suku cadang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Meski kemandirian penuh dalam produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa impor masih menghadapi tantangan struktural, sejumlah kemajuan disebut telah dicapai, terutama pada kategori alutsista yang teknologinya sudah dikuasai industri nasional.
Langkah tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menegaskan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri. Kebijakan itu juga diperkuat melalui berbagai aturan turunan, termasuk Peraturan Presiden terkait kebijakan umum pertahanan negara dan penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.
Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan pengadaan alutsista tanpa impor mulai diterapkan pada produk yang sudah dikuasai sepenuhnya teknologinya oleh industri dalam negeri. “Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri,” ujarnya, Minggu, 25 Januari 2026.
Sektor senjata ringan menjadi salah satu contoh yang disebut paling menonjol. PT Pindad (Persero) sebagai BUMN strategis memproduksi berbagai varian pistol seperti G2 Combat dan MAGNUM, serta senapan serbu seri SS mulai dari SS1 dan SS2 hingga model terbaru SS3 yang digunakan TNI maupun Polri.
Sejumlah kebijakan di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian dalam beberapa tahun terakhir juga menegaskan kebutuhan senjata ringan standar dipenuhi dari produksi dalam negeri selama spesifikasinya terpenuhi. Dengan kebijakan tersebut, pengadaan pistol dan senapan serbu untuk prajurit TNI/Polri disebut tidak lagi bergantung pada impor.
Untuk kategori munisi kecil seperti 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm, Pindad disebut meningkatkan kapasitas produksi. Pada 2020, kapasitas produksi mencapai hingga 400 juta butir peluru per tahun, meningkat dari 225 juta butir pada tahun sebelumnya.
Selain produk utama, penguatan kemandirian juga diarahkan pada suku cadang. Ridlwan menyebut industri dalam negeri, termasuk UMKM mitra DEFEND ID, mulai memproduksi komponen untuk pesawat, kapal, dan tank sehingga ketergantungan pada pengiriman komponen kecil dari luar negeri dapat dikurangi. “Kita tidak mau lagi kalau ada alat rusak, harus nunggu kiriman baut atau komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan,” katanya.
Ke depan, kapasitas produksi munisi ditargetkan terus ditingkatkan melalui modernisasi pabrik hingga mencapai 600 juta butir per tahun. Target ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan TNI-Polri sekaligus menekan harga satuan peluru.
