Sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terus diperkuat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penguatan kerja sama ini tercermin dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh sejumlah pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di Kupang, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki, didampingi Sekretaris Daerah Mateldius S. J. Sanam, menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK-RI Perwakilan NTT Triyantoro. Penyerahan dilakukan di Auditorium Kantor BPK-RI Perwakilan NTT pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Triyantoro menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPK. “Diperlukan kerja sama, komunikasi, dan sinergi yang baik untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan di NTT,” ujarnya.
Ia menyatakan, BPK tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan serta masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut ditujukan agar proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
BPK menjadwalkan pemeriksaan terperinci terhadap LKPD mulai 6 April 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK akan menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Sementara itu, Wali Kota Kupang Christian Widodo menyampaikan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan BPK selama ini berjalan baik. Ia menilai tim BPK responsif dan komunikatif dalam membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan pengelolaan keuangan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPK-RI Perwakilan NTT yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga pemerintah daerah mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” kata Christian.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terbuka dalam proses pemeriksaan serta siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Dengan kolaborasi yang semakin solid, pengelolaan keuangan di NTT diharapkan semakin berkualitas, transparan, dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
