Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kerap menangani sengketa kepegawaian, dengan penggugat antara lain pegawai negeri sipil (PNS), komisioner lembaga, maupun pejabat negara. Dalam sejumlah perkara, putusan PTUN dapat memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat ke jabatan atau posisi semula.
Persoalan muncul ketika pejabat tata usaha negara tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024. Pedoman ini memuat petunjuk pelaksanaan pengawasan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), termasuk prosedur eksekusi rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
Dalam pedoman tersebut, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi setelah 30 hari sejak pemberitahuan putusan BHT, apabila terjadi salah satu dari tiga kondisi: tergugat tidak melaksanakan putusan rehabilitasi; tergugat tidak memberitahu pengadilan ketika dapat melaksanakan rehabilitasi; atau tergugat tidak memberitahu pengadilan ketika rehabilitasi dilaksanakan tidak sempurna.
Setelah permohonan eksekusi diajukan, tahapan berikutnya berada pada ketua pengadilan. Ketua pengadilan wajib melakukan pengawasan eksekusi paling lambat 14 hari kerja sejak menerima permohonan.
Berdasarkan hasil pengawasan, ketua pengadilan dapat mengambil dua sikap. Pertama, memproses eksekusi rehabilitasi melalui prosedur kompensasi apabila dapat dibuktikan secara kuat bahwa rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan. Kedua, memberikan peringatan kepada termohon eksekusi rehabilitasi agar melaksanakan rehabilitasi apabila tidak terdapat alasan yang membenarkan ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan pelaksanaan rehabilitasi.
Apabila termohon eksekusi rehabilitasi tetap tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, ketua pengadilan dapat mengenakan upaya paksa. Sebelum menetapkan upaya paksa, terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan. Jika rehabilitasi menyangkut jabatan yang sudah terisi pejabat lain saat putusan BHT, penggugat dapat diangkat pada jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Jika penggugat tidak dapat lagi diangkat pada jabatan setingkat, maka penggugat diangkat pada kesempatan pertama setelah tersedia formasi dalam jabatan semula atau jabatan setingkat.
Pedoman tersebut mengatur tiga bentuk upaya paksa. Pertama, pemberian sanksi administratif melalui pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Kedua, pengumuman melalui media massa cetak dan/atau elektronik. Ketiga, ketua pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat.
Di luar upaya paksa, ketua pengadilan juga memiliki langkah terakhir dalam proses eksekusi rehabilitasi, yakni menyatakan proses eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi. Mekanisme ini diberlakukan apabila terjadi perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan saat proses eksekusi berlangsung.
Pedoman tersebut juga mengatur tata cara permohonan eksekusi. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diserahkan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.
Pihak yang dapat mengajukan permohonan eksekusi adalah penggugat atau kuasanya, serta ahli waris sah penggugat dengan ketentuan tertentu. Ahli waris hanya dapat mengajukan permohonan apabila objek sengketa yang dieksekusi bersifat kebendaan dan/atau diktum putusannya berupa pemenuhan hak materiil yang dapat diwariskan.
Surat permohonan eksekusi harus memuat enam bagian penting: identitas pemohon eksekusi; identitas termohon eksekusi; uraian singkat duduk perkara dan alasan permohonan; uraian amar putusan dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir beserta tanggal putusan BHT dan tanggal pemberitahuan putusan BHT; tuntutan eksekusi yang pada pokoknya memohon agar permohonan dikabulkan, memerintahkan termohon melaksanakan putusan BHT, serta meminta penerapan upaya paksa bila putusan tidak dilaksanakan; dan tanda tangan pemohon eksekusi serta kuasanya.
Permohonan juga harus dilampiri sedikitnya empat dokumen utama, yakni fotokopi salinan putusan BHT dari tingkat pertama sampai terakhir, fotokopi salinan putusan ajudikasi Komisi Informasi (apabila terkait sengketa informasi publik), surat kuasa khusus (jika dikuasakan), serta fotokopi surat pemberitahuan putusan BHT. Dokumen lain dapat dilampirkan apabila dianggap perlu.
