Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi` Alielha atau Savic Ali menegaskan NU sebagai organisasi mengambil posisi netral dan menjaga jarak dari politik, termasuk dalam konteks Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu sejalan dengan identitas NU sebagai organisasi sosial yang memiliki prioritas berbeda dari partai politik.
"Tetapi NU sebagai organisasi sosial yang berusaha dalam tanda kutip menjaga jarak dari politik. Karena NU punya prioritas tersendiri yang beda dari parpol," kata Savic dalam seminar yang digelar Seknas Fitra di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Meski NU secara organisasi menjaga jarak, Savic menyebut keterlibatan warga NU dalam kehidupan sosial-politik tetap terjadi secara individual. Ia menilai banyak warga NU yang aktif sebagai anggota partai politik maupun menduduki jabatan di pemerintahan.
Menurut Savic, kondisi tersebut menunjukkan kesadaran warga NU terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan diskursus mengenai Pemilu 2024 juga mulai mengemuka di lingkungan NU.
"Secara umum warga NU sangat punya kesadaran yang cukup terkait misal praktek demokrasi di Indonesia termasuk Pemilu 2024, saya kira di lingkungan NU sudah mulai muncul diskursus, perbincangan," ujarnya.
Peran dan Tantangan Menjelang Pemilu 2024
Savic menilai NU memiliki peluang besar untuk ikut menyukseskan pemilu sebagai medium mencapai demokrasi. Namun, ia juga mengakui masih ada tantangan yang menyertai proses tersebut.
Ia menyinggung peran generasi muda NU di era media sosial yang dinilai lebih terbuka terhadap informasi dan lebih peka terhadap isu politik, meski sebagian juga bersikap skeptis.
"Kalau generasi muda [NU] di era sosial media yang terbuka dan informasi mudah didapat jauh lebih aware [soal politik]. Terkait itu walaupun skeptis terhadap politik juga kita akui lumayan," kata Savic.
PBNU Minta Parpol Tak Jadikan NU Alat Kompetisi
Sikap NU terkait politik juga sebelumnya disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada pertengahan Mei 2022. Yahya, yang akrab disapa Gus Yahya, meminta partai politik tidak menggunakan NU sebagai "senjata" dalam kompetisi politik.
