JAKARTA—Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai diperlukan dorongan kuat dari masyarakat apabila ingin partai politik (parpol) di Indonesia lebih ideologis dalam prinsip dan gagasan, sekaligus mendorong penyederhanaan sistem kaderisasi dan pemilihan umum.
Hamdi berpandangan, jumlah parpol yang terus bertambah berpotensi membuat identitas ideologi partai semakin tidak jelas. Ia mengusulkan penyederhanaan jumlah partai menjadi sekitar empat atau lima partai, salah satunya melalui peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) agar partai-partai yang tidak lolos dapat bergabung. Menurutnya, konsolidasi tersebut pada akhirnya bisa memunculkan ciri ideologi partai yang lebih tegas.
Pernyataan Hamdi ini disampaikan saat menanggapi pandangan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Yusril sebelumnya menyebut saat ini hanya ada dua partai yang berbasis ideologi, yakni PDI Perjuangan (PDI-P) dan PBB.
Hamdi merujuk hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI yang menyimpulkan ada empat ideologi yang hidup di masyarakat Indonesia, yaitu nasionalisme-sosialisme, nasional demokrat, pro ekonomi atau pasar bebas, serta agamis atau kelompok Islam.
Ia juga menyinggung penyederhanaan partai pada masa Orde Baru yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Hamdi mempertanyakan apakah ada pihak yang berani merumuskan penyederhanaan tanpa paksaan, meski ia meyakini langkah itu akan menuai penolakan dan disebut tidak demokratis. Namun, menurutnya, upaya tersebut tetap perlu dipikirkan.
Hamdi menjelaskan, partai yang digerakkan oleh ideologi umumnya memiliki prinsip politik, tujuan politik, dan gerakan yang jelas berbasis ideologi, serta sistem kaderisasi yang kuat dan disiplin. Ia menilai, saat ini partai yang menampilkan ciri ideologinya memang tidak banyak. Ia memberi contoh PDI-P yang lekat dengan nasionalisme-sosialisme, Golkar dengan prinsip nasional-demokrat, serta partai berbasis agama atau Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PBB, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga menyebut adanya kelompok Islam nasionalis seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Karena itu, Hamdi mendorong masyarakat memikirkan ulang penyederhanaan sistem kepartaian agar tetap dapat mengakomodasi aspirasi sekaligus menekan biaya politik. Ia menilai sistem multipartai saat ini membuat pemilih semakin bingung menentukan pilihan karena tidak ada partai yang benar-benar konsisten menampilkan ciri ideologinya.
Dalam kondisi tersebut, Hamdi mengatakan pemilih cenderung memilih sosok politikus yang populer dan dekat dengan mereka, bukan kader yang dibina dengan pemahaman ideologi partai. Ia menilai multipartai yang ekstrem juga membuat pemilu sekadar menjadi pesta demokrasi tanpa nilai ideologi yang diperjuangkan.
Hamdi mencontohkan situasi di daerah pemilihan dengan lebih dari 10 calon legislatif yang berkampanye dengan janji serupa. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, pemilih cenderung menentukan pilihan berdasarkan popularitas, termasuk pada kandidat yang dikenal melalui praktik pemberian bantuan seperti sembako, sementara kader yang memiliki pemahaman ideologi bisa kalah bersaing.
Ia juga menilai kondisi tersebut membuat sistem pemilu proporsional terbuka semakin rumit. Hamdi menyinggung keluhan kelelahan hingga adanya petugas yang meninggal saat proses penghitungan suara, yang menurutnya menjadi konsekuensi dari multipartai yang ekstrem.
Sebelumnya, Yusril menyampaikan pandangannya setelah memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut partai ideologis tinggal dua, sedangkan yang lain dinilainya pragmatis.
Yusril menjelaskan alasan mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Menurutnya, pemilu semestinya diikuti parpol sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk, dengan asumsi orang-orang yang berpikiran sama membentuk partai berdasarkan pikiran tersebut.
Dalam perkembangan terkait, delapan dari sembilan partai politik parlemen menyatakan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. PDI-P menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menyatakan dukungan untuk kembali ke sistem tersebut.
Yusril juga menilai sistem proporsional terbuka membuat kader yang sudah dididik partai dapat dikalahkan oleh figur populer atau memiliki dukungan finansial. Ia menyebut kondisi itu berkontribusi pada kaburnya pemahaman publik mengenai ideologi partai, karena figur yang terpilih kemudian dapat bertindak tanpa berpegang pada garis ideologi partai.
Di MK, Yusril berpendapat sistem proporsional terbuka yang dinilainya tidak mendukung ideologi partai menyebabkan kemunduran struktural parpol. Ia menilai hal itu terlihat dari kecenderungan partai merekrut orang populer dan kuat secara finansial sebagai calon legislatif, alih-alih memprioritaskan kader.
