Menjelang pesta demokrasi yang digelar serentak, sejumlah pihak mengingatkan adanya risiko gangguan kejiwaan yang dapat muncul setelah euforia pemilu, khususnya pada calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami kekalahan.
Pakar Psikologi Politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Andik Matulessy, mengatakan gejala gangguan kejiwaan semacam itu kerap beriringan dengan momen pemilu yang berlangsung setiap lima tahun. Ia menyebut data Kementerian Kesehatan pada 2009 telah mencatat jumlahnya mencapai ribuan, dan juga terjadi pada 2014.
Menurut Andik, kondisi tersebut dapat dipicu oleh cara berpikir yang menekan, ketika seseorang menaruh harapan besar untuk memperoleh hasil tertentu, sementara tuntutan yang dihadapi juga banyak. Andik yang juga Kepala Pusat Layanan Psikologi (PLP) Untag Surabaya menjelaskan, tekanan itu dapat semakin berat karena dalam praktiknya banyak kader partai yang mencalonkan diri tidak dibantu secara material oleh partai pengusung.
Ia menyebut pembiayaan sejak pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kampanye sering kali ditanggung sendiri oleh caleg. Pengeluaran itu bisa berasal dari dana pribadi maupun utang, sementara kebutuhan kampanye—seperti mencetak baliho, kaus, dan bendera—dinilai tidak murah.
Andik menuturkan, ketika hari pencoblosan berlalu, rekapitulasi penghitungan suara selesai, dan KPU menyatakan caleg tersebut kalah, gejala awal depresi dapat mulai muncul. Ia menggambarkan dinamika stres yang terjadi secara berurutan, mulai dari perasaan gagal, kemudian rasa bersalah yang berlarut-larut, berlanjut ke fase stres, hingga akhirnya masuk fase depresi.
“Akhirnya saat tuntutan dari dirinya, keluarganya, dan parpolnya tinggi, lalu tahu ternyata dirinya kalah, maka dia bisa masuk stres,” kata Andik saat ditemui di kantornya di Surabaya, Jumat (29/3/2019).
