JAKARTA — Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof. Hamdi Muluk menilai agenda jamuan makan siang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama tiga bakal calon presiden (bacapres) dapat dilihat dari dua pengertian utama.
Pertama, Hamdi menilai pertemuan itu dapat dibaca sebagai upaya Presiden mengelola kesan di mata publik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Ia menyebut, kesan netralitas Jokowi di mata publik dinilai menurun setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, resmi maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.
Menurut Hamdi, mengundang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dalam satu agenda yang sama bisa menjadi sinyal bahwa Presiden bersikap netral. Ia menyebut, ketiga kontestan diperlakukan sama dan ditampilkan dalam suasana yang akrab untuk menepis anggapan bahwa Presiden berpihak.
Hamdi juga menyoroti isu netralitas yang sempat disampaikan oleh Anies dan Ganjar dalam pertemuan tersebut. Ia menilai, dari pertemuan itu muncul semacam jaminan bahwa Presiden akan menjaga netralitas pada Pilpres 2024.
Kedua, Hamdi menilai pertemuan itu dapat dimaknai sebagai pesan bahwa perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang wajar. Ia menyebut kontestasi yang keras dalam kampanye, termasuk saling menyerang, merupakan hal biasa selama tidak berubah menjadi kampanye hitam (black campaign) seperti fitnah, adu domba, atau upaya memecah belah.
Meski demikian, Hamdi menekankan komitmen netralitas tetap perlu diawasi. Ia menyarankan publik tidak menaruh kepercayaan secara buta kepada politisi maupun aparatur pemerintahan, melainkan tetap mengawasi dengan keraguan yang beralasan agar komitmen netralitas tidak berhenti pada pernyataan.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi mengundang tiga bacapres—Anies, Ganjar, dan Prabowo—untuk makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023). Salah satu topik yang dibahas adalah netralitas presiden dan aparatur sipil negara.
Anies mengatakan ia menyampaikan harapan masyarakat agar Presiden menjaga netralitas dan menegaskan netralitas kepada seluruh aparat dalam Pemilu 2024. Menurut Anies, Jokowi menyampaikan rencana untuk mengumpulkan pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri, guna menyerukan netralitas pada Pilpres 2024.
Ganjar juga membenarkan adanya pembahasan soal netralitas. Ia mengajak semua pihak menjaga pemilu agar berlangsung damai, dengan aparatur yang imparsial dan proses yang berjalan adil. Ganjar menegaskan netralitas penting dalam demokrasi karena tanpa itu proses dapat menjadi berat sebelah.
