Pakar perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menyatakan hunian vertikal merupakan salah satu bentuk perumahan dan permukiman berkelanjutan di wilayah perkotaan. Menurutnya, dari sisi sistem bangunan dan tata ruang kota, bangunan vertikal mendukung upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan.

Jehansyah menjelaskan, hunian vertikal dapat mengurangi pemakaian lahan secara luas serta menahan terjadinya urban sprawl, yakni penjalaran kota yang berkembang secara ekspansif ke wilayah sekitarnya. Ia menyebut konsep bangunan vertikal juga dikenal sebagai compact housing.

Dengan konsep tersebut, penggunaan infrastruktur kota dan penataan ruang dinilai dapat menjadi lebih efisien. Jehansyah mencontohkan, efisiensi itu berpotensi membantu mengurangi kemacetan.

Ia menambahkan, urban sprawl dapat membuat perkembangan kota menjadi tidak terkendali. Karena itu, salah satu pendekatan untuk mengendalikan pertumbuhan kota yang tidak terencana adalah melalui pengembangan hunian vertikal.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal. Ia mengatakan persoalan penyediaan perumahan di kota terutama dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

Maruarar juga menyinggung masalah backlog kepemilikan rumah yang masih menjadi isu utama. Ia menyebut secara nasional backlog kepemilikan rumah mencapai 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

Menurut Maruarar, arahan Presiden Prabowo juga menekankan agar lahan tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan, sehingga kebijakan diarahkan pada pengembangan hunian vertikal. Ia menambahkan, tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.