Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun berturut-turut. Capaian ini disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Selain mempertahankan opini WTP, Padang Panjang juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terbaik di Sumatera Barat. Indeks tindak lanjut kota ini mencapai 86,02 persen dan menempatkannya pada peringkat kedua tingkat provinsi.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, di Kantor BPK Sumbar, Jumat (29/5/2026). Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, turut hadir dalam agenda tersebut.
Sudarminto menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemkot Padang Panjang dalam mempertahankan opini WTP. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Wali Kota Hendri Arnis menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama jajaran eksekutif, legislatif, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga integritas. Ia menegaskan opini WTP ke-10 menjadi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan Pemkot berkomitmen menjaga profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.
Hendri juga memastikan catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara maksimal sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian. Ia turut mengapresiasi tim penyusun laporan keuangan, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) hingga Inspektorat, yang memastikan akurasi data.
Kepala BPKD Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyebut capaian tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang berhati-hati.
Agenda penyerahan LHP ini juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta pejabat terkait lainnya.
