Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menilai Indonesia memasuki 2026 dengan tantangan serius di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, hukum, hingga demokrasi. Penilaian itu disampaikan dalam kegiatan Refleksi Kebangsaan 2025 dan Proyeksi 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Dalam pernyataannya, PA GMNI menyebut stabilitas ekonomi secara makro masih terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen. Namun, mereka menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial.
PA GMNI juga menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan. Ketergantungan tersebut disebut berkontribusi pada pelebaran kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Dari sisi hukum, PA GMNI menilai penegakan hukum menghadapi persoalan moralitas. Mereka turut menyoroti maraknya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, terutama terkait Undang-Undang Pemilu. Menurut PA GMNI, tingginya angka judicial review mencerminkan masalah pada kualitas legislasi yang dihasilkan.
Sementara itu, demokrasi Indonesia dinilai tengah menghadapi defisit kepercayaan publik. PA GMNI menilai situasi itu diperparah oleh komunikasi politik pemerintah yang dianggap tidak empatik dan minim dialog dengan masyarakat.
PA GMNI mendorong pemerintah membangun komunikasi politik yang lebih terbuka, empatik, dan partisipatif agar kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat dipulihkan.
Selain isu ekonomi, hukum, dan demokrasi, PA GMNI juga mengingatkan ancaman bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut mereka, persoalan lingkungan tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran.
PA GMNI menegaskan, tanpa pembenahan tata kelola lingkungan, bencana ekologis dinilai berpotensi terus berulang dan menjadi beban serius bagi pembangunan nasional. Mereka pun mendorong agar 2026 dijadikan momentum perbaikan tata kelola negara demi mewujudkan keadilan sosial, demokrasi yang bermartabat, serta pembangunan yang berkelanjutan.
