Sejumlah foto yang memperlihatkan Penasihat Negara Myanmar sekaligus peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, berjabat tangan dan tersenyum bersama Presiden Hongaria Viktor Orban di Budapest memicu kekhawatiran penulis Maung Zami. Ia menilai pertemuan itu memberi sinyal kedekatan pandangan yang bermasalah, terutama terkait sikap terhadap Muslim dan migran.
Dalam tulisannya, Maung Zami menyebut kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kondisi Muslim di Myanmar, termasuk Rohingya, yang disebut mengalami penganiayaan sistematis. Ia juga menyoroti laporan yang menyebut kedua pihak “berbagi” pandangan negatif terhadap Muslim dan migran.
Menurut penulis, di Myanmar militer telah membentuk narasi yang menggambarkan Rohingya sebagai “migran ilegal Bengali” dari Bangladesh. Ia menilai Suu Kyi, yang sebelumnya dipandang sebagai ikon transisi demokrasi, kini justru menjadi bagian dari ruang gema yang membenarkan kekerasan terhadap kelompok tersebut.
Maung Zami menekankan bahwa foto-foto dari Budapest, menurut pandangannya, tidak semata dapat dibaca sebagai gestur diplomatik yang sopan. Ia memandang pertemuan itu lebih menyerupai perjumpaan dua tokoh yang sama-sama menunjukkan kecenderungan xenofobia dan tidak peka terhadap pelajaran sejarah fasisme maupun situasi di lapangan, termasuk kebijakan yang dinilainya Islamofobik.
Penulis merujuk laporan Komisioner Dewan Hak Asasi Manusia Eropa yang menuduh pemerintahan Orban menyebarkan “sikap xenofobia, ketakutan dan kebencian”. Ia juga menyebut Orban kerap dipandang sebagai salah satu figur penting di kalangan pemimpin dan demagog kanan-jauh di Eropa dan Amerika Utara.
Di sisi lain, Maung Zami mengutip temuan Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB yang secara resmi menuduh kepemimpinan sipil Myanmar terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung terhadap Muslim Rohingya.
Ia juga mengutip pernyataan pemerintah Orban setelah pertemuan tersebut yang menyebut Suu Kyi dan Orban menyoroti “migrasi” dan “isu koeksistensi populasi Muslim yang terus tumbuh” sebagai dua tantangan terbesar bagi Asia Tenggara dan Eropa.
Menurut penulis, pertemuan di Budapest bukan kali pertama Suu Kyi dianggap menggemakan pandangan yang merugikan Muslim. Ia mencontohkan peristiwa September 2017 saat Suu Kyi tampil bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam kesempatan itu, Suu Kyi menyampaikan terima kasih kepada India atas “sikap kuat” terkait ancaman teror yang disebut dihadapi Myanmar, yang oleh penulis diartikan sebagai pembingkaian penganiayaan terhadap Rohingya sebagai respons sah terhadap “teror Muslim”.
Penulis juga mengingatkan wawancara Suu Kyi pada Oktober 2013 di BBC Four, ketika ia menyatakan adanya persepsi bahwa “kekuatan Muslim global sangat besar”, dan menyebut persepsi itu ada di banyak bagian dunia, termasuk Myanmar. Maung Zami menilai pernyataan tersebut sebagai indikasi cara pandang yang problematik terhadap Muslim.
Dalam artikelnya, Maung Zami membantah anggapan bahwa kekhawatiran mengenai “pertumbuhan populasi Muslim” di Myanmar didukung fakta. Ia merujuk perkiraan konservatif pada 2012 oleh Menteri Imigrasi saat itu, Brigjen Khin Yi, yang menyebut populasi Rohingya sekitar 1,33 juta. Ia juga menyebut pernyataan Presiden Thein Sein pada tahun yang sama yang menyatakan sebagian besar kelompok yang secara resmi dirujuk sebagai “Bengali” lahir di Myanmar setelah kemerdekaan, sehingga menurut penulis sulit membingkai Rohingya semata sebagai imigran dari Bangladesh.
Maung Zami kemudian menyoroti arus migrasi keluar dari Myanmar akibat kemiskinan dan represi politik. Ia menyebut perkiraan 4–5 juta warga Myanmar dari berbagai latar belakang meninggalkan negara itu sebagai buruh migran, terutama menuju Thailand dan Malaysia, serta dalam jumlah lebih kecil ke Singapura. Ia juga menyatakan bahwa setelah Suriah, Myanmar disebut sebagai penghasil pengungsi terbesar di dunia, yang sebagian besar adalah Muslim.
Menurut penulis, populasi Muslim Myanmar—dengan Rohingya sebagai kelompok terbesar dari total 16 kelompok—tidak bertambah, melainkan menurun. Ia menyebut bahwa tujuh tahun setelah 2012, hanya sekitar 0,33 juta Rohingya yang tersisa di Myanmar, termasuk 120.000 yang berada di kamp-kamp.
Penulis merujuk temuan misi pencari fakta PBB yang menyatakan Myanmar membumihanguskan sekitar 400 desa Rohingya dalam operasi militer pada 2017 serta membunuh ribuan orang. Ia menambahkan bahwa jumlah korban sebenarnya mungkin tidak pernah diketahui, dan membandingkan skala pembantaian itu dengan tragedi Srebrenica pada 1995 yang secara hukum dinyatakan sebagai genosida.
Maung Zami juga menyebut bahwa sejak 1978, gelombang deportasi massal dan kekerasan yang mencakup pemerkosaan, pembantaian, serta penghancuran dan pembakaran desa-desa telah mengurangi jumlah Rohingya di Myanmar Barat. Ia menggambarkan kondisi Rohingya yang tersisa, termasuk di Buthidaung, berada dalam situasi yang ia sebut seperti apartheid dan dihantui ketakutan akan kekerasan berulang.
Dalam penilaiannya, penulis menolak argumen bahwa Suu Kyi hanya diam karena tidak mengendalikan militer. Ia mengatakan persoalan tidak berhenti pada “kejahatan kelalaian” atau penolakan untuk mengutuk militer, melainkan telah berkembang menjadi keterlibatan dalam pembenaran dan penyebaran pandangan yang ia sebut rasis.
Maung Zami menilai transisi Myanmar di bawah kepemimpinan Suu Kyi bukan mengarah pada demokrasi yang inklusif, melainkan menuju sistem politik nasionalis Buddhis yang eksklusif, di mana Muslim dan kelompok minoritas etnis lain tidak memperoleh hak atau perlindungan negara.
Ia menutup dengan seruan agar Amerika Serikat dan Uni Eropa meninjau ulang kebijakan yang dianggap terlalu bertumpu pada dukungan terhadap transisi Myanmar dengan Suu Kyi sebagai figur sentral. Dalam opininya, Suu Kyi bukan sekadar politisi pragmatis, melainkan telah bermetamorfosis ke arah politik “paling kanan” dan bahkan ia samakan dengan Marine Le Pen di Myanmar.
Catatan: Tulisan ini merupakan artikel opini oleh Maung Zami, Koordinator Koalisi Pembebasan Rohingya, dan mencerminkan pandangan penulis.
