Penulis opini Maung Zarni menilai angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw, telah “mati” sebagai lembaga nasional di benak banyak warga, menyusul pembunuhan terhadap pengunjuk rasa dan warga sipil tak bersenjata yang dilaporkan terjadi pada Sabtu, termasuk korban anak-anak.
Menurutnya, penilaian itu tercermin dari reaksi luas di media sosial, laporan media berbahasa Burma, siaran langsung Facebook, pemberitaan internasional, serta wawancara dengan warga dan sejumlah organisasi perlawanan bersenjata etnis.
Kecaman internasional dan sorotan atas penggunaan kekuatan mematikan
Zarni menyoroti pernyataan publik langka dari kepala pertahanan 12 negara demokratis—termasuk Jepang dan Korea Selatan—yang mengecam keras militer Myanmar atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil. Ia juga menyebut kepala pertahanan Malaysia, Indonesia, dan Singapura menggemakan pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan bersama itu, para kepala pertahanan menyatakan mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga tak bersenjata, menegaskan militer profesional bertanggung jawab melindungi rakyat, serta mendesak penghentian kekerasan dan pemulihan kepercayaan publik yang dinilai telah hilang.
Hari Angkatan Bersenjata dan bayang-bayang sejarah 27 Maret
Penulis menggambarkan kontras antara parade Hari Angkatan Bersenjata pada 27 Maret dan laporan kekerasan di berbagai kota. Ia menyebut Min Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar, menyampaikan narasi bahwa pasukannya melindungi rakyat, sementara pada saat yang sama terjadi pembunuhan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta dan warga sipil, termasuk anak-anak, di sejumlah wilayah.
Zarni kemudian menarik garis sejarah ke 27 Maret 1945, saat Mayjen Aung San—komandan pendiri angkatan darat—menyampaikan pidato singkat anti-Fasis dan bergabung dengan Sekutu melawan Jepang. Ia menilai, pada masa kediktatoran Jenderal Ne Win, peringatan itu berubah penekanan menjadi Hari Angkatan Bersenjata, dengan mengabaikan kontribusi aktor sejarah lain seperti kelompok Komunis Burma, Sosialis, dan liberal barat dalam perlawanan terhadap Jepang.
Dalam konteks protes terkini, Zarni menyebut tagar yang ramai digunakan di Twitter Myanmar adalah #AntiFascistRevolution2021. Ia juga menyinggung beredarnya gambar yang memperlihatkan Min Aung Hlaing menghadiri jamuan makan malam pada hari yang sama ketika dilaporkan terjadi pembunuhan 114 warga, termasuk anak berusia 7 tahun.
Relasi eksternal: dukungan politik dan kerja sama militer
Penulis menyatakan parade menampilkan persenjataan buatan Rusia dan China, seperti tank, jet tempur, dan rudal. Ia juga menyebut adanya jamuan yang dihadiri delegasi militer dan diplomatik dari negara-negara tetangga dekat, serta kehadiran wakil menteri pertahanan Rusia.
Zarni menilai China berperan sebagai pelindung dan tameng politik utama militer Myanmar di forum internasional, terutama di Dewan Keamanan PBB. Ia menambahkan Rusia, Pakistan, dan India disebut berperan dalam pelatihan perwira militer Myanmar di berbagai bidang, termasuk teknik persenjataan dan intelijen. Ia juga menyebut adanya kontrak pelatihan lanjutan di Rusia dan pembentukan departemen bahasa Rusia di akademi militer Myanmar.
Menurut Zarni, keyakinan junta terhadap dukungan negara-negara tertentu membuat peringatan PBB soal “konsekuensi berat” tidak dianggap serius. Ia mencontohkan percakapan utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener dengan Wakil Jenderal Senior Soe Win pada 15 Februari.
Dinamika perlawanan bersenjata dan kekhawatiran eskalasi konflik
Zarni menilai komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, ASEAN, dan kekuatan global yang pro-hak asasi manusia, belum menghasilkan intervensi terkoordinasi yang efektif untuk menghentikan kekerasan.
Ia menyebut harapan dapat muncul jika organisasi bersenjata etnis utama menyatakan persatuan untuk melawan militer Myanmar. Zarni mengutip pernyataan Jenderal Yawd Serk, pemimpin Shan dan ketua Dewan Restorasi Negara Bagian Shan/Tentara Negara Bagian Shan Selatan (RCSS), kepada Reuters pada 27 Maret: “kita perlu bergandengan tangan dan menyakiti mereka yang telah menyakiti rakyat.”
Penulis juga menyinggung klaim bahwa Tentara Pembebasan Nasional Karen merebut sebuah benteng militer, menewaskan belasan orang, dan menahan 15 tentara yang menyerah pada Sabtu. Ia menambahkan, pada Minggu junta melancarkan serangan udara terhadap desa-desa Karen di sepanjang perbatasan Thailand–Burma sebagai respons.
Generasi Z, tuntutan “Tentara Federal”, dan perubahan arah gerakan
Menurut Zarni, kekerasan terhadap warga yang mayoritas berasal dari etnis Bama dan beragama Buddha—kelompok mayoritas Myanmar—membuat pemulihan kepercayaan publik terhadap militer kian sulit. Ia menyebut banyak komunitas etnis, termasuk mayoritas Burma, kini menilai kekuatan pertahanan nasional pusat telah berubah menjadi “persilangan antara mafia dan penjajah fasis”.
Ia menggambarkan situasi sebagai tanda mengarah pada perang saudara terbuka setelah sembilan minggu pembangkangan. Zarni menulis bahwa sebagian pengunjuk rasa muda dari Generasi Z menyimpulkan protes damai tidak lagi memadai, lalu menyerukan demokrasi federal dalam masyarakat inklusif.
Di bawah slogan “Tanpa Tentara Federal, Tak Ada Demokrasi Federal”, Zarni menyebut ratusan pemuda telah menjalani pelatihan militer di bawah perlindungan berbagai organisasi bersenjata etnis dan bersiap menuju perang gerilya perkotaan. Ia menambahkan seruan membentuk “Tentara Federal” disebut memperoleh dukungan luas, dan dinilai penting berdampingan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang menguasai wilayah tertentu, terutama di perbatasan.
27 Maret diperebutkan maknanya
Di bagian akhir, Zarni menilai penanganan protes pro-demokrasi telah membuat banyak warga berbalik menentang Tatmadaw. Ia menyebut, bagi sebagian publik Myanmar, prioritas kini adalah melawan, mengalahkan, dan membubarkan Tatmadaw.
Ia juga menulis bahwa banyak warga mengklaim kembali 27 Maret sebagai Hari Perlawanan Anti-Fasis, serta mengolok parade di Naypyidaw sebagai “Tatmadaw Athuba”, yang ia terjemahkan sebagai pemakaman pasukan pertahanan nasional Myanmar.
