JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti pariwisata nasional. Ia menilai promosi pariwisata Indonesia yang semakin masif belum diimbangi kesiapan infrastruktur dan perencanaan tata ruang destinasi yang memadai.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata RI di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026), Novita menyinggung promosi yang dilakukan hingga ke luar negeri, termasuk melalui media seperti taksi di negara asing. Menurutnya, strategi tersebut tidak bijaksana jika kondisi dasar di dalam negeri belum siap menerima wisatawan.
“Promosi kita luar biasa gencar, sampai ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan? Jelas belum. Harusnya anggarannya dipakai untuk membenahi akses-akses jalan menuju destinasi pariwisata dan pemerataan tata ruang pariwisata secara merata,” kata Novita.
Politisi PDI Perjuangan asal Trenggalek itu mendorong agar sebagian anggaran promosi dialihkan untuk pembenahan infrastruktur, terutama akses jalan, sanitasi, serta konektivitas antar destinasi melalui moda transportasi publik. Ia juga menilai kementerian perlu menyiapkan strategi jangka panjang yang lebih substansial, bukan hanya berfokus pada proyek event.
“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Kementerian pariwisata belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih subtansial untuk kemajuan pariwisata alih alih hanya fokus mengerjakan proyek event saja,” ujarnya.
Novita turut menyoroti pentingnya implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pembangunan pariwisata. Menurut dia, tanpa pelaksanaan yang konsisten, pemerataan destinasi wisata sulit tercapai dan berpotensi memicu ketimpangan pemanfaatan kawasan.
Ia mengingatkan risiko munculnya overtourism di satu titik dan under utilization di titik lain, serta kerusakan alam akibat eksploitasi berlebihan untuk kepentingan wisata. Novita menilai Kementerian Pariwisata belum cukup kuat memastikan pembangunan destinasi berjalan selaras dengan tata ruang ekologis.
Selain itu, ia menilai koordinasi lintas kementerian masih lemah, terutama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan BUMN, dalam pembangunan fisik pendukung pariwisata.
“Pariwisata tidak bisa hanya berbicara event dan promosi saja. Pariwisata harus lebih berani memikirkan grand desain infrastruktur 10 tahun mendatang, jika tidak pariwisata Indonesia akan tenggelam,” tegasnya.
Novita juga menyinggung pengelolaan lingkungan yang dinilainya masih bersifat reaktif. Ia mengatakan berbagai bencana di kawasan wisata kerap terjadi karena pencegahan terlambat dilakukan, sehingga negara baru bergerak setelah kerusakan terjadi.
Ia menekankan perlunya program-program preventif untuk menjaga alam, bukan sekadar penanganan darurat. Novita mendorong agar Kementerian Pariwisata memiliki visi jangka panjang agar Indonesia dapat berkembang menjadi global-hub tourism dengan pembangunan industri pariwisata yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan pariwisata nasional perlu diarahkan pada optimalisasi berbasis tata ruang ekologis dan zonasi yang jelas, termasuk pengaturan zonasi serta batas harga terendah dan tertinggi produk UMKM lokal di sekitar kawasan pariwisata.
“Indonesia punya peluang besar menjadi global hub tourism bagi wisatawan asing dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang suka alam, ada yang suka budaya, ada yang suka berbisnis. Maka masing-masing preferency kebutuhan wisatawan adalah dasar grand design zonasi wisata berbasis pengalaman wisata. Tidak hanya sekedar proyek event dan branding saja,” ujar Novita.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan harus diwujudkan melalui fondasi yang kuat dan visi jangka panjang. “Pariwisata harus dibangun dengan visi jangka panjang, bukan sekadar promosi. Kalau fondasinya kuat, branding akan datang dengan sendirinya,” katanya.
