Menimbang Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 lewat Perspektif Psikologi Politik

Menimbang Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 lewat Perspektif Psikologi Politik

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 memunculkan kembali pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya diharapkan warga Jakarta dari seorang gubernur, dan sosok seperti apa yang paling tepat memimpin ibu kota selama lima tahun ke depan.

Dalam konteks kepemimpinan, setiap peran selalu disertai harapan—baik harapan dari pemimpin terhadap dirinya sendiri maupun harapan warga kepada pemimpinnya. Karena itu, menilai calon gubernur tidak hanya berkaitan dengan program atau dukungan politik, tetapi juga terkait karakter pribadi dan situasi lingkungan yang akan dihadapi.

Dua cara memandang pemimpin

Literatur kepemimpinan mengenal dua pandangan yang berbeda, namun kerap saling melengkapi. Pertama, pemimpin dipandang sebagai cerminan keadaan masyarakat. Kedua, pemimpin dipandang sebagai cerminan dari kepribadiannya. Dalam psikologi politik, kedua pandangan ini digunakan secara terpadu untuk menjelaskan perilaku aktor politik.

Fred Greenstein, dalam buku Personality and Politics (1969), mengemukakan dua proposisi. Pertama, tindakan seseorang merupakan hasil dari karakteristik pribadi dan lingkungan tempat ia berada. Kedua, semakin kabur dan tidak terstruktur suatu lingkungan, semakin besar pengaruh karakteristik pribadi pemimpin terhadap tindakannya.

Relevansi bagi politik Indonesia dan Jakarta

Dua proposisi tersebut dipandang penting untuk memahami perilaku aktor politik di Indonesia, termasuk pada level provinsi dengan gubernur sebagai pemimpin eksekutif tertinggi. Indonesia dinilai belum memiliki pola dan norma politik yang mapan, sehingga praktik ketatanegaraan masih banyak bergantung pada figur pemimpin eksekutif. Kondisi serupa juga terlihat di tingkat provinsi.

Dengan situasi demikian, memahami dinamika pemerintahan DKI Jakarta dinilai tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap karakteristik pribadi gubernurnya. Kajian mengenai kepribadian para calon gubernur, karenanya, disebut diperlukan untuk membantu membaca arah politik dan pemerintahan di Jakarta.

Kerangka analisis calon gubernur

Dalam upaya menjelaskan profil kepribadian calon gubernur DKI Jakarta, Kompas bersama tim pengajar dan peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menggunakan dua proposisi Greenstein sebagai dasar analisis pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Analisis dilakukan terhadap kepribadian dan kompetensi para calon gubernur dengan asumsi bahwa perilaku politik, termasuk kepemimpinan, dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan lingkungan. Tim menelusuri latar belakang dan sepak terjang para calon sebelum mencalonkan diri, sekaligus memprediksi perilaku politik mereka apabila terpilih.

Pemetaan tuntutan Jakarta dan kompetensi ideal

Selain menelaah profil calon, analisis juga mencakup pemetaan potensi dan persoalan Jakarta untuk melihat tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang gubernur. Dari tuntutan tersebut dirumuskan kompetensi ideal, lalu dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki para calon gubernur DKI Jakarta.

Hasil pemetaan dan analisis tersebut telah dipublikasikan dalam harian Kompas pada Sabtu (23/6) dan Minggu.

Jenis data yang digunakan dalam kajian

Pemahaman mengenai profil kompetensi calon gubernur dan kesesuaiannya dengan tuntutan masyarakat Jakarta disusun dengan menggunakan sejumlah data berikut:

  • tuntutan masyarakat Jakarta tentang kompetensi yang diharapkan dari gubernurnya;
  • perilaku dan orientasi politik warga Jakarta yang memengaruhi partisipasi dalam sistem demokrasi serta penerapan kebijakan di Jakarta;
  • profil kompetensi yang perlu dimiliki gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah dan mengaktualisasi potensi Jakarta;
  • profil kepribadian calon gubernur DKI Jakarta 2012 yang diperoleh melalui analisis perilaku politik, kepribadian, biografi, dan rekam tayang setiap calon.

Melalui pendekatan psikologi politik ini, penilaian terhadap calon gubernur ditempatkan dalam kerangka yang mengaitkan karakter pribadi, situasi lingkungan, serta tuntutan warga—sebagai upaya memahami bagaimana kepemimpinan dapat terbentuk dan dijalankan di Jakarta.