Sejumlah lembaga survei merilis temuan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun kepemimpinannya. Dalam dua periode tersebut, perekonomian Indonesia mengalami perubahan sekaligus menghadapi tantangan global dan domestik, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perang dagang, hingga pandemi COVID-19.
Di tengah tekanan itu, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Perjalanan ekonomi selama satu dekade pemerintahan Jokowi memperlihatkan kombinasi pencapaian, kontroversi kebijakan, serta pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintahan berikutnya.
Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas
Sejak awal menjabat, Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api guna memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Sejumlah proyek besar, seperti Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, serta pengembangan kereta cepat Jakarta–Bandung, kerap disebut sebagai simbol upaya mengatasi hambatan distribusi barang dan jasa. Pemerintah juga menilai pembangunan infrastruktur membuka lapangan kerja dan meningkatkan investasi di berbagai daerah.
Keberadaan jalan tol dan pelabuhan baru membuat wilayah yang sebelumnya relatif terpencil menjadi lebih terhubung. Dampaknya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan biaya logistik. Dalam jangka panjang, infrastruktur tersebut diproyeksikan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Pertumbuhan ekonomi dan respons terhadap pandemi
Selama era Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 memukul perekonomian hingga mengalami kontraksi sekitar -2,1 persen. Setelah itu, ekonomi disebut mampu bangkit pada tahun-tahun berikutnya melalui kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi serta dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sejumlah langkah yang disebut dalam periode pemulihan antara lain penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, disertai insentif pemerintah untuk sektor tertentu seperti pariwisata, manufaktur, dan digital.
Transformasi digital dan pertumbuhan ekosistem startup
Pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi digital. Dalam narasi yang berkembang selama periode ini, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025. Untuk mendukung arah tersebut, pemerintah memperkenalkan regulasi yang dinilai lebih ramah bagi startup dan perusahaan teknologi, serta mendorong pembangunan infrastruktur digital.
Ekosistem startup berkembang dengan munculnya sejumlah perusahaan yang masuk kategori unicorn dan decacorn, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Perkembangan ekonomi digital juga didorong agar tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan merambah daerah melalui literasi digital dan e-commerce, termasuk program pelatihan bagi UMKM serta dukungan infrastruktur teknologi.
Omnibus Law dan iklim investasi
Salah satu kebijakan paling ambisius pada era ini ialah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang tersebut ditujukan untuk menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan mempermudah investasi.
Kebijakan ini memunculkan beragam respons: sebagian pelaku usaha menyambut positif, sementara serikat pekerja melontarkan kritik karena menilai aturan tersebut mengurangi hak tenaga kerja. Meski menuai kontroversi, reformasi regulasi melalui Omnibus Law disebut meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing dengan memangkas aturan yang dianggap tumpang tindih dan membuat perizinan lebih efisien.
Hilirisasi sumber daya alam
Pemerintahan Jokowi juga menekankan kebijakan hilirisasi, yakni mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor agar menghasilkan nilai tambah. Salah satu contoh yang disebut adalah penghentian ekspor nikel mentah pada 2020 untuk mendorong pembangunan industri pengolahan.
Kebijakan tersebut dikaitkan dengan masuknya investasi, terutama pada sektor yang terkait industri baterai listrik. Indonesia juga berupaya memperkuat posisi dalam rantai pasok global baterai dan kendaraan listrik dengan memanfaatkan potensi cadangan mineral yang dimiliki.
Tantangan pascapemerintahan Jokowi
Di balik capaian yang dicatat—mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor digital, hingga peningkatan investasi—masih terdapat persoalan struktural yang dinilai perlu diselesaikan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.
Keberlanjutan proyek infrastruktur menjadi salah satu isu. Sejumlah proyek dibiayai melalui utang, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal apabila dampak ekonomi yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Pemerintahan berikutnya dihadapkan pada kebutuhan memastikan infrastruktur yang telah dibangun dimanfaatkan maksimal, termasuk perawatan dan dorongan keterlibatan sektor swasta guna mengurangi beban keuangan negara.
Utang negara juga menjadi perhatian. Utang pemerintah meningkat selama periode Jokowi, antara lain untuk membiayai infrastruktur dan program stimulus saat pandemi. Meski disebut masih dalam batas aman, peningkatan beban pembayaran bunga berpotensi menjadi masalah jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat. Karena itu, pengelolaan utang, peningkatan pendapatan negara melalui reformasi pajak, efisiensi anggaran, dan pengurangan pemborosan belanja publik menjadi agenda yang disorot.
Ketergantungan pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel masih menandai struktur ekonomi. Hilirisasi telah didorong, namun keberlanjutannya menuntut investasi jangka panjang dan konsistensi regulasi. Ketidakpastian kebijakan dinilai dapat mengganggu kepercayaan investor dan memperlambat pengembangan sektor pengolahan.
Di sektor digital, tantangan lain adalah memastikan regulasi yang adaptif tanpa menghambat inovasi. Isu yang mengemuka mencakup perlindungan data, keamanan siber, serta dukungan regulasi bagi fintech dan e-commerce. Selain itu, kesenjangan akses internet cepat dan terjangkau di berbagai wilayah masih menjadi pekerjaan rumah.
Produktivitas, diversifikasi, ketimpangan, dan lingkungan
Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga disebut masih rendah dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Faktor yang kerap dikaitkan antara lain keterampilan tenaga kerja, kualitas pendidikan, serta lemahnya keterhubungan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Meski ada peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, kesenjangan keterampilan dinilai masih besar, sehingga penguatan pendidikan dan pelatihan—terutama di bidang teknologi, manufaktur, dan layanan modern—dipandang penting.
Diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas. Sektor pariwisata yang sempat berkembang sebelum pandemi disebut perlu dihidupkan kembali, termasuk melalui pengembangan destinasi baru dan infrastruktur pendukung. Selain itu, ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan teknologi hijau dipandang berpotensi menjadi pilar pertumbuhan baru, dengan prasyarat investasi jangka panjang dan dukungan kebijakan yang konsisten.
Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk antara Jawa dan luar Jawa, juga masih menjadi persoalan. Banyak daerah di luar Jawa dinilai belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan infrastruktur dan investasi. Penguatan pembangunan daerah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur lokal, serta insentif investasi berbasis daerah disebut sebagai langkah yang dapat ditempuh. Penguatan pertanian modern dan pariwisata berbasis komunitas juga dipandang dapat membantu mengurangi ketimpangan.
Di saat yang sama, isu lingkungan makin mendapat perhatian. Ekspansi industri dan perkebunan dikaitkan dengan risiko deforestasi dan kerusakan ekosistem. Hilirisasi juga menghadirkan tantangan baru terkait pengelolaan limbah industri dan keberlanjutan rantai pasok. Karena itu, pemerintah berikutnya dihadapkan pada tuntutan menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui kebijakan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
Menutup satu dekade
Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, sejumlah agenda ekonomi menonjol, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor digital, reformasi regulasi untuk investasi, hingga hilirisasi sumber daya alam. Namun, keberlanjutan pembiayaan, penguatan produktivitas, pemerataan, konsistensi kebijakan, serta agenda lingkungan tetap menjadi tantangan yang perlu dijawab untuk menjaga arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Artikel asli yang menjadi rujukan ditulis oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta peneliti CSEAS Indonesia, dan dimuat sebagai kolom opini pada Sabtu, 19 Oktober 2024.
