Gedung Putih merilis dokumen 20 butir yang disebut sebagai “rencana perdamaian” untuk Gaza, ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dokumen itu dipromosikan sebagai awal baru bagi Gaza: menjanjikan penghentian perang dan membuka jalan bagi rekonstruksi besar-besaran.

Namun, penilaian kritis atas isi rencana tersebut memunculkan pertanyaan tentang arah politik di balik bahasa kemanusiaan yang digunakan. Dalam pembacaan yang menautkan rencana ini dengan rangkaian pengalaman panjang rakyat Palestina—dari Deklarasi Balfour (1917), keputusan pembagian wilayah (1947), Perjanjian Oslo (1993), hingga berbagai formula politik lain—dokumen itu dinilai berpotensi mengulang pola lama: kompromi yang disertai pengingkaran hak-hak dasar Palestina.

Sejumlah butir dipandang menawarkan janji di permukaan, tetapi memuat syarat-syarat yang berisiko tinggi secara politik. Garis pemisah antara penghentian kekerasan dan pelepasan hak disebut menjadi sangat tipis.

Salah satu poin yang disorot adalah gencatan senjata. Rencana ini menggambarkannya sebagai pintu masuk untuk menghentikan pertumpahan darah, tetapi diposisikan bukan sebagai perjanjian mengikat, melainkan sebagai “ujian kepatuhan” pihak Palestina terhadap syarat-syarat baru.

Poin lain yang menonjol adalah pelucutan total senjata Hamas di bawah pengawasan internasional. Dalam kerangka ini, senjata perlawanan dipandang sebagai hambatan yang harus dihapus, sementara Israel tetap mempertahankan kekuatan militernya. Kritik yang muncul menilai skema tersebut menciptakan perdamaian yang tidak berangkat dari keseimbangan, melainkan dari penyerahan.

Rencana ini juga menempatkan pertukaran tawanan dan sandera sebagai “langkah kemanusiaan”. Namun, terdapat keberatan atas cara isu tersebut dibingkai, karena dinilai melegalkan kesetaraan yang dipersoalkan: ribuan tahanan Palestina—yang disebut banyak ditangkap tanpa proses adil—diposisikan sebanding dengan sejumlah sandera Israel.

Selain itu, penarikan pasukan Israel disebut sebagai imbalan bersyarat, bukan sebagai hak bagi rakyat yang hidup di bawah pendudukan. Dalam pembacaan kritis, ketentuan semacam ini memberi ruang bagi Israel untuk tetap bercokol dengan alasan pelanggaran dari pihak Palestina, sehingga penarikan pasukan berpotensi berubah menjadi alat tekanan berkepanjangan.

Poin yang paling genting, menurut analisis tersebut, adalah usulan pembentukan dewan transisi internasional—disebut pula “Dewan Perdamaian”—yang akan menempatkan Gaza di bawah bentuk perwalian langsung yang dipimpin AS. Nama Tony Blair disebut sebagai salah satu figur yang masuk dalam jajaran pengawas. Kekhawatiran utamanya ialah “fase transisi” semacam ini dapat berubah menjadi kondisi permanen, membuka peluang pemisahan Gaza dari Tepi Barat, dan mengosongkan inti proyek nasional Palestina.

Rekonstruksi besar-besaran ditawarkan sebagai insentif, tetapi dinilai berisiko menjadi instrumen tekanan. Bantuan disebut dikelola pihak luar dan dikaitkan dengan kepatuhan politik: menerima syarat berarti dana mengalir, menolak berarti berhadapan dengan kehancuran yang berulang.

Di atas semua itu, rencana tersebut dinilai mengandung ultimatum: bila Palestina patuh, pintu bantuan dibuka; bila menolak, Israel disebut akan mendapat restu penuh untuk melanjutkan perang. Dengan kerangka demikian, dokumen itu dipandang bukan sekadar rencana rekonstruksi atau penghentian konflik, melainkan perangkat politik yang dapat memperpanjang perwalian asing dan melemahkan proyek nasional Palestina.

Analisis tersebut menekankan bahwa rencana ini tidak berdiri sebagai kumpulan pasal acak, melainkan jalinan mekanisme yang disusun presisi. Pasal-pasalnya dinilai mengubah persoalan hak menjadi isu teknis dan keamanan, menunda isu-isu pokok tanpa batas waktu, serta membangun tata kelola baru yang menempatkan kepentingan eksternal di atas kedaulatan Palestina.

Sejumlah “ranjau” yang disebut tersembunyi dalam rencana itu antara lain: penggunaan label “sementara” yang berpotensi menjadi permanen; reduksi hak politik menjadi urusan keamanan; iming-iming ekonomi yang dikaitkan dengan pelepasan tuntutan politik; penundaan isu-isu inti ke tahap berikutnya; perwalian internasional yang dinilai mensterilkan aktor-aktor politik Palestina; serta ancaman kekerasan sebagai instrumen untuk memaksa penerimaan syarat.

Dalam kerangka tersebut, rencana ini dipandang berisiko memperdalam fragmentasi dengan membentuk administrasi terpisah bagi Gaza dan memperlemah prospek persatuan nasional Palestina. Fragmentasi itu juga disebut dapat memengaruhi kapasitas tawar kolektif dalam memperjuangkan negara Palestina yang utuh.

Di luar dimensi internal Palestina, rencana tersebut dinilai terkait strategi regional yang lebih luas. Tiga poros yang disebut menonjol adalah normalisasi regional, integrasi ekonomi dan kepentingan energi, serta redistribusi pengaruh di Timur Tengah melalui peran Washington dan kekuatan Barat dalam pengelolaan Gaza.

Konsekuensi yang dikhawatirkan mencakup perwalian panjang yang berubah permanen, fragmentasi proyek nasional, ketergantungan ekonomi dan politik melalui skema rekonstruksi, erosi hak-hak fundamental yang ditunda atau diganti kompensasi ekonomi, serta pelemahan resistensi politik dan sosial melalui pengosongan peran aktor lokal.

Dalam bagian rekomendasi, respons Palestina yang dianggap “cerdas” tidak cukup berupa penolakan simbolik. Penolakan disarankan disertai garis merah: tidak ada rekonstruksi tanpa jadwal konkret penarikan pasukan dan tanpa pemulihan penuh kendali Palestina atas pintu masuk dan keluar wilayah. Rekonstruksi juga ditekankan harus terkait langsung dengan pemulihan kedaulatan di lapangan, bukan sekadar program ekonomi atau kemanusiaan tanpa jaminan politik.

Analisis tersebut juga menekankan pentingnya representasi Palestina yang menyeluruh dan sah. Setiap tata kelola yang dibentuk dari luar tanpa keterlibatan penuh institusi Palestina—termasuk faksi perlawanan, Dewan Nasional, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil—disebut perlu ditolak. Persatuan dipandang sebagai faktor strategis untuk menggagalkan upaya pemecahbelahan melalui dalih pembentukan administrasi baru.

Selain itu, disarankan agar kontrak pembiayaan dan proyek pembangunan disusun dengan mekanisme yang menjamin peralihan kepemilikan dan kendali operasional secara bertahap kepada lembaga Palestina, sehingga rekonstruksi tidak berubah menjadi instrumen pengawasan atau tekanan.

Di jalur internasional, langkah menuju Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, dan lembaga hak asasi manusia disebut perlu ditempuh untuk menegaskan bahwa hak-hak nasional Palestina bukan komoditas yang dapat ditawar. Pada saat yang sama, kampanye media dan diplomasi publik disarankan untuk menyingkap tekanan politik-ekonomi di balik rencana, sekaligus mengaitkannya dengan sejarah formula serupa yang dinilai pernah menjerat Palestina.

Dengan pendekatan terpadu—politik, hukum, dan komunikasi—penolakan diharapkan tidak berhenti sebagai simbol, melainkan menjadi agenda kerja untuk mencegah pengelolaan eksternal berkepanjangan dan mengembalikan isu Palestina sebagai persoalan hak nasional, bukan semata “dossier” kemanusiaan dan administratif.