Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) menjadi salah satu isu yang masuk dalam fokus program 100 hari pertama setelah dirinya bergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Seratus hari pertama, kebetulan momentumnya yang pertama adalah memang terkait tentang UMP. Ini kami sedang bahas bersama,” ujar Yassierli usai serah terima jabatan menteri dan wakil menteri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Selasa.
Yassierli mengakui penetapan UMP merupakan isu strategis bagi Kemenaker. Ia mengatakan pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik melalui kerja sama dengan serikat buruh serta dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Selain UMP, Yassierli menargetkan adanya langkah signifikan terkait solusi penciptaan lapangan kerja baru dalam 100 hari pertama. Ia mengingatkan bahwa digitalisasi dan hilirisasi menjadi hal yang ditekankan oleh Presiden Prabowo.
Terkait kebijakan tertentu, Kemenaker saat ini masih memetakan berbagai permasalahan. Yassierli menyebut meski masih terdapat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK), di sisi lain terdapat peluang untuk menciptakan pekerjaan baru.
“Di sinilah nanti kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan harapan kepada Kemenaker mengenai isu produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), termasuk terkait reskilling dan upskilling.
Menurut Yassierli, sejumlah program yang telah berjalan di Kemenaker akan dilanjutkan dan ditingkatkan skalanya. Ia menekankan pentingnya memastikan kurikulum pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Yassierli menambahkan, Presiden Prabowo juga berpesan agar Kemenaker menyiapkan SDM yang memenuhi kriteria untuk bekerja di luar negeri pada beberapa bidang, seperti hospitality dan paramedis. Untuk hal tersebut, Kemenaker akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Di luar isu ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan Kemenaker akan meneruskan reformasi birokrasi internal karena dinilai dapat berdampak pada kinerja kementerian.
“Jadi kita memang berharap 100 hari ini ada suatu terobosan yang memang kita harapkan menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman. Kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada Kabinet Merah Putih ini dan kami tunjukkan bahwa memang kita akan menuju ke sana,” ujar Yassierli.
