Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin mengajak semua pihak memaknai Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat. Ia juga mengingatkan publik agar mewaspadai politik identitas yang dimanfaatkan untuk meraih kekuasaan.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Diskusi bertajuk Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat di Bandung, Jawa Barat, Rabu. “Saatnya membangun kesadaran bersama bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi,” kata Mahfud.
Mahfud menekankan pentingnya masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Menurut dia, elite politik—terutama partai politik—perlu memberi teladan untuk membangun pemilu yang damai.
Ia meminta publik berhati-hati terhadap praktik politik identitas. Mahfud menilai pihak yang memainkan politik identitas cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan bangsa.
Dalam penjelasannya, Mahfud membedakan antara politik identitas dan identitas politik. Identitas politik, kata dia, merupakan label politik yang melekat pada seorang aktor politik. Adapun politik identitas adalah penggunaan identitas berdasarkan ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi pihak lain.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga berharap masyarakat mampu menilai calon terbaik yang bersedia mendengar aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Ia menyebut pemilu pada dasarnya memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada berdasarkan ukuran aspirasi masyarakat.
Mahfud turut mendorong peran berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademikus, dan mahasiswa, agar terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, partisipasi dapat dilakukan melalui penggunaan hak pilih, kontribusi keilmuan, maupun peran ketokohan, sehingga pemilu yang bermartabat dan menghargai keberagaman dapat terwujud.
Forum diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof Ali Safaat.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partai politik perlu melakukan mitigasi dan setiap calon presiden harus membangun suasana politik yang sejuk. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan disiplin aktor politik dan perlunya sanksi sosial dari masyarakat sipil jika terjadi pelanggaran.
Ahmad Muzani mengatakan politik identitas dapat muncul ketika suatu identitas merasa terancam saat ingin mencapai kemenangan. Ia menekankan pentingnya tim pemenangan menyampaikan bahwa program yang ditawarkan ditujukan untuk semua pihak, serta menyatakan optimisme bahwa demokrasi pada 2024 akan lebih baik dibanding sebelumnya.
Sementara itu, Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan bahwa pimpinan perlu menciptakan suasana yang sejuk. Ia menyatakan optimistis Pemilu 2024 akan berjalan baik.
Diskusi tersebut turut dihadiri Sesmenkopolhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Rudolf Albert Rodja, serta Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI Arief Mustofa.
