Implementasi program Peningkatan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Sambas mulai menjadi perhatian publik. Kalangan mahasiswa mempertanyakan transparansi serta efektivitas distribusi program yang disebut menyerap anggaran miliaran rupiah.
Aktivis mahasiswa asal Kecamatan Jawai, Redi, meminta pemerintah daerah membuka rincian penggunaan anggaran dan progres fisik di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat menilai sejauh mana proyek tersebut menjawab persoalan krisis air bersih di Sambas.
“Pemerintah harus terbuka mengenai target capaian dan persentase akses air layak. Jangan sampai anggaran besar terserap, namun wilayah pesisir yang kritis air bersih justru belum terakomodasi secara optimal,” ujar Redi saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).
Redi menilai sebaran program IPA seharusnya disusun berdasarkan skala prioritas, bukan semata pemerataan administratif. Ia juga menyoroti sejumlah wilayah yang disebut masih mengeluhkan layanan air bersih, antara lain Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan, Tekarang dan Selakau Timur, serta wilayah pesisir seperti Paloh, sebagian Tangaran, hingga Sejangkung.
“Wilayah pesisir harus menjadi prioritas utama. Penentuan titik pembangunan infrastruktur air bersih harus menyasar daerah yang benar-benar membutuhkan penanganan segera,” katanya.
Akses air minum layak masih menjadi isu krusial di Kabupaten Sambas. Sejumlah pihak berharap Dinas Perkim LH dapat memberikan penjelasan menyeluruh guna menghindari spekulasi negatif terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program IPA di Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas. Namun, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai rincian teknis maupun alokasi anggaran yang dipertanyakan.
