Lima Kementerian/Lembaga Teken MoU, Pemerintah Tekankan Kepastian Tata Ruang untuk Program Transmigrasi

Lima Kementerian/Lembaga Teken MoU, Pemerintah Tekankan Kepastian Tata Ruang untuk Program Transmigrasi

JAKARTA – Pemerintah menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian tata ruang sebagai dasar pelaksanaan program, termasuk transmigrasi. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka agenda penandatanganan kesepakatan lima menteri di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Menurut Tito, tanpa tata ruang yang jelas, program pemerintah akan ragu untuk dijalankan. Ia menyebut transmigrasi sebagai salah satu program yang membutuhkan kepastian tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menjelaskan rencana pilot project Kawasan Batam, Rempang, Galang (Barelang) untuk dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi. Program prioritas yang akan diterapkan adalah Transmigrasi Lokal, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia setempat agar dapat mendorong terbentuknya pusat ekonomi baru.

Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial. Iftitah menyatakan kesepakatan ini diharapkan memberi solusi, kepastian hukum, dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Iftitah juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai inisiator MoU. Ia menilai adanya kepastian hukum akan membuat pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang lebih terarah serta meningkatkan keyakinan masyarakat dan investor terhadap keseriusan pemerintah.

Ia menambahkan, harapan jangka panjang dari kesepakatan ini adalah meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal. Iftitah menyebut, bila pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang dengan komoditas unggulan pasir silika berhasil, potensi investasi yang masuk dapat mencapai Rp200 triliun dan dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk menciptakan pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

Iftitah meyakini pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau dapat mencapai delapan persen serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat. Ia menegaskan, jika pembangunan Barelang berjalan sesuai rencana, kawasan tersebut ditargetkan menjadi kawasan transmigrasi ekonomi terintegrasi sehingga dalam 20 tahun ke depan tidak tertinggal dan dapat sejajar dengan Singapura.