SERANG – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mendapat sorotan terkait transparansi anggaran. Legislator Banten dari PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencantumkan harga per paket makanan sebagai bentuk akuntabilitas.

Yeremia menilai pencantuman harga penting untuk mencegah potensi selisih antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi belanja di lapangan. Menurutnya, program MBG memiliki anggaran besar yang bersumber dari APBN maupun APBD sehingga manfaatnya harus dirasakan maksimal oleh masyarakat.

“Program MBG ini adalah program yang mulia. Anggarannya besar, baik dari APBN maupun APBD, sehingga manfaatnya juga harus maksimal untuk masyarakat,” ujar Yeremia, Selasa, 24 Maret 2026.

Selain soal transparansi, ia menekankan kualitas makanan sebagai perhatian utama. SPPG diminta tidak asal dalam menyediakan bahan pangan dan wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Kepada SPPG, jangan asal-asalan. Harus mengikuti SOP dari Badan Gizi Nasional,” tegasnya.

Yeremia juga menyebut pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua murid penting untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Ia kembali menegaskan perlunya pencantuman harga pada setiap paket agar program berjalan lebih transparan.

“Perlu adanya transparansi harga agar tidak terjadi perbedaan antara anggaran dan belanja riil di lapangan,” ujarnya.

Ia berharap, dengan transparansi dan pengawasan yang baik, program MBG dapat berjalan optimal sesuai tujuan awalnya.