Partai politik selama ini dipandang sebagai pilar utama demokrasi. Melalui partai, masyarakat menyalurkan aspirasi, memilih pemimpin, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik disebut mengalami penurunan dan kerap dinilai lebih rendah dibanding sejumlah lembaga negara lainnya. Situasi ini menjadi peringatan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Dalam kerangka konstitusi, Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sementara itu, peran partai politik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang memuat fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dikaitkan dengan sejumlah faktor. Di antaranya adalah berulangnya kasus korupsi yang melibatkan kader partai, praktik politik uang, minimnya transparansi pendanaan politik, serta proses rekrutmen calon pemimpin yang dinilai lebih mengutamakan popularitas dibanding kompetensi. Kondisi tersebut memunculkan keraguan apakah partai benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau sekadar menjadi kendaraan untuk meraih kekuasaan.
Krisis kepercayaan ini dinilai berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Masyarakat dapat menjadi apatis terhadap politik, partisipasi dalam pemilu berpotensi menurun, dan muncul pesimisme terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan publik. Jika dibiarkan, legitimasi demokrasi dikhawatirkan melemah seiring merenggangnya hubungan antara rakyat dan lembaga politik.
Di sisi lain, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dipandang sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi.
Sejumlah langkah pembenahan disebut mendesak dilakukan, terutama di internal partai politik. Reformasi partai antara lain mencakup penguatan sistem kaderisasi berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan semata popularitas atau kedekatan dengan elite. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan partai dinilai perlu ditingkatkan agar publik dapat mengetahui sumber pendanaan serta penggunaannya secara terbuka.
Di era digital, partai politik juga didorong memanfaatkan teknologi untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Penyampaian program kerja, laporan kinerja, hingga penyediaan ruang diskusi publik melalui media digital disebut dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan. Namun, pemanfaatan media digital juga dinilai perlu disertai komitmen menyampaikan informasi akurat dan tidak menyebarkan disinformasi.
Peran masyarakat pun dianggap tidak kalah penting. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang aktif mengawasi kebijakan publik, berpartisipasi dalam pemilu, serta menyampaikan kritik konstruktif terhadap penyelenggara negara. Kepercayaan publik, dalam pandangan ini, tidak hanya dapat dibangun oleh partai politik, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi.
Pembenahan ekosistem demokrasi juga dipandang tidak cukup jika hanya berfokus pada satu aktor. Perbaikan disebut perlu dilakukan menyeluruh melalui kolaborasi antara partai politik, pemerintah, lembaga pengawas, media massa, perguruan tinggi, dan masyarakat. Setiap elemen dinilai memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Pada akhirnya, penguatan demokrasi dinilai membutuhkan komitmen bersama. Partai politik didorong kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat dengan menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Tanpa kepercayaan publik, demokrasi dikhawatirkan hanya menjadi prosedur politik tanpa makna substantif. Sebaliknya, ketika kepercayaan berhasil dipulihkan, demokrasi Indonesia dinilai berpeluang menjadi lebih kuat, partisipatif, dan mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
