Pengguna dan staf BitMart membentuk koalisi untuk menuntut transparansi keuangan serta kepastian rencana pembayaran sebelum 19 Agustus, menyusul keputusan platform tersebut untuk menutup layanan.

Koalisi itu meminta BitMart menyediakan bukti cadangan (proof of reserves) yang telah diverifikasi, sekaligus memaparkan rencana pembayaran yang jelas. Mereka menilai langkah ini diperlukan untuk memastikan platform memiliki kemampuan memenuhi penarikan yang masih tertunda.

Dalam tuntutannya, koalisi meminta pengungkapan rinci yang mencakup saldo dompet, total kewajiban, serta modal yang dapat diakses. Informasi tersebut disebut penting untuk menilai kondisi keuangan perusahaan selama proses penutupan berlangsung.

BitMart sebelumnya mengumumkan penutupan pada 26 Juli. Sejak itu, platform tersebut menuai kritik terkait keterlambatan penarikan dana. Selain itu, muncul keluhan mengenai gaji karyawan yang belum dibayarkan.

Koalisi menyatakan, apabila tenggat waktu 19 Agustus tidak dipenuhi, langkah regulasi dan tindakan hukum berpotensi ditempuh. Mereka menegaskan tuntutan transparansi sebagai bagian dari upaya memastikan proses penutupan berjalan dengan akuntabel.