Pernyataan bahwa program makan siang gratis dapat meningkatkan perekonomian Indonesia hingga 1,5–2% kembali menjadi sorotan setelah disampaikan Prabowo Subianto dalam Debat Pilpres Kelima di Jakarta Convention Center, Minggu, 4 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut program tersebut dapat mengatasi kematian ibu saat melahirkan, stunting, menghilangkan kemiskinan, serta menyerap hasil panen petani dan nelayan.
Untuk menilai klaim tersebut, The Conversation Indonesia meminta pandangan M. Rizki Pratama, dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, dan Alexander Michael Tjahjadi, peneliti Think Policy. Keduanya menilai klaim dampak ekonomi hingga 2% belum dapat dibuktikan secara langsung.
Rizki menyatakan klaim tersebut sulit diverifikasi karena membutuhkan analisis yang lebih rinci terhadap desain kebijakan, termasuk sejauh mana cakupan program, kelompok sasaran, serta variabel lain seperti kondisi daerah tertinggal dan latar belakang keluarga penerima manfaat. Menurutnya, tujuan dan objek kebijakan makan siang gratis yang disampaikan masih belum terdefinisi dengan jelas, sehingga menyulitkan pengkajian mendalam terkait dampaknya.
Ia menambahkan, berbagai temuan tentang program makan gratis di sekolah umumnya menempatkan peningkatan pendidikan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama. Dalam literatur, program makan di sekolah bertujuan menyediakan pangan bergizi bagi pelajar saat berada di sekolah agar kemampuan belajar meningkat, terutama karena malnutrisi dan kelaparan dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Asupan gizi yang layak juga dinilai bermanfaat bagi kesehatan anak. Sejumlah studi bahkan mencatat dampak lain, misalnya aspek keberlanjutan ketika sekolah memilih menu lokal dan organik serta mengurangi sampah makanan.
Rizki juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pengalaman negara lain, salah satunya China yang menjalankan Nutrition Improvement Program (NIP) sejak 2011. Program itu ditujukan bagi anak di wilayah pedesaan yang mengikuti pendidikan wajib, yakni enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun pendidikan menengah pertama. Hasilnya menunjukkan NIP secara parsial meningkatkan kesehatan siswa pada tahun-tahun awal penerapan, namun masih dibutuhkan dukungan lebih besar agar dampaknya lebih luas dan menjangkau kelompok rentan secara efektif.
Karena itu, menurut Rizki, potensi efek program perlu ditinjau berdasarkan rancangan kebijakan secara detail, serta memerlukan studi lanjutan untuk menilai apakah program dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menghilangkan kemiskinan, dan menyerap hasil panen petani.
Alexander menyampaikan penilaian serupa. Ia menilai klaim pertumbuhan ekonomi 1,5–2% akibat program makan siang gratis tidak bisa dibuktikan secara langsung atau diverifikasi. Meski demikian, ia menemukan bahwa program makan siang di berbagai negara memiliki dampak signifikan terhadap aspek pendapatan dan penyerapan produk domestik.
Beberapa contoh yang disebutkan antara lain Amerika Serikat, di mana program makan siang gratis dikaitkan dengan pengaruh terhadap kesehatan anak serta peningkatan nilai matematika dan bahasa. Di India, program serupa disebut memengaruhi otonomi perempuan dalam rumah tangga. Sementara di Swedia pada periode 1959–1969, program semacam ini dilaporkan berkontribusi menaikkan pendapatan keluarga miskin penerima hingga 3%.
Alexander juga menjelaskan konsep efek multiplier atau efek ganda dari realokasi makanan yang dapat memberi dampak positif pada ekonomi lokal melalui nilai tambah, pendapatan, lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Dengan kontribusi industri makanan dan minuman yang besar terhadap PDB nonmigas Indonesia, ia menilai secara asumsi multiplier program semacam ini dapat cukup besar.
Namun, Alexander menegaskan belum ada bukti yang menyatakan perekonomian dapat tumbuh 1,5–2% semata-mata karena program makan siang gratis. Dengan demikian, klaim peningkatan ekonomi hingga 2% masih memerlukan dasar kajian dan pembuktian yang lebih kuat, terutama melalui perumusan desain kebijakan yang jelas serta evaluasi dampak yang terukur.
