Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Gibran, Faldo Maldini, menyatakan Presiden Joko Widodo tidak ikut berkampanye atau berpihak kepada kandidat mana pun selama Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Faldo dalam acara Panggung Demokrasi yang ditayangkan Metro TV pada 4 Maret 2024.
“Kita lihat Pak Jokowi selama proses pemilu tidak hadir di kampanye manapun atau ke kandidat manapun. Dan tidak meng-endorse siapapun bahkan,” ujar Faldo saat itu.
Namun, sejumlah pengamat menilai klaim tersebut tidak sepenuhnya tepat bila dilihat dari dampak politik yang muncul, terutama terkait keterlibatan keluarga Presiden Jokowi dalam kontestasi.
Peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan, menyebut pernyataan Faldo keliru. Menurut Wawan, meski Jokowi menyatakan tidak ikut berkampanye dalam Pemilu 2024, kehadiran putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dapat memunculkan pertanyaan mengenai netralitas Jokowi.
Dari sudut pandang psikologi politik, Wawan menilai keterlibatan Gibran dapat dipahami sebagai representasi simbolik dari kelanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi. Hal itu, kata dia, berpotensi memengaruhi persepsi publik tentang posisi Jokowi dalam pemilu.
“Keterlibatan keluarganya ini menunjukkan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya netral terhadap kandidat manapun selama Pemilu 2024,” kata Wawan.
Wawan juga menjelaskan adanya kemungkinan muncul “efek halo”, yakni persepsi positif atau negatif yang melekat pada satu aspek tokoh politik dan kemudian memengaruhi penilaian pada aspek lain. Dalam konteks ini, keberhasilan Jokowi sebagai presiden dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.
“Jika Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai simbol kelanjutan kepemimpinan yang baik dari Presiden Jokowi, hal ini dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadapnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Satria Aji Imawan, menilai konsep netralitas tidak dapat dilepaskan dari kemampuan seorang pemimpin memahami dan mengelola benturan kepentingan. Ia menyebut presiden, dalam kapasitasnya, semestinya menjadi representasi rakyat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu.
“Justru dalam beberapa hal, sosok yang netral sangat paham akan benturan kepentingan dan mampu menjadi jawaban jalan tengah atas konflik kepentingan. Dalam hal ini, semestinya presiden mampu menjadi sosok pemimpin yang paham akan kepentingan-kepentingan yang ada, mengingat semua pasangan calon (paslon) adalah mantan mitra kerjanya,” tegas Satria.
Pengaruh Jokowi dalam Pilpres 2024 juga disebut oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih yang berpasangan dengan Gibran. Dikutip dari Tempo.co, Prabowo mengatakan “efek Jokowi” menjadi salah satu faktor yang membantu kemenangannya. “Tentu saja rakyat pun merasakan komitmennya untuk membawa perbaikan pada kondisi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Jadi ya, menurut saya efek Jokowi sangat membantu saya,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.
Selain soal persepsi dan efek elektoral, Pilpres 2024 juga disorot sebagai bagian dari fenomena dinasti politik. Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Aniello Iannone, menyoroti perkembangan ini sejak penunjukan Gibran sebagai cawapres serta dugaan upaya intervensi Jokowi ke Mahkamah Konstitusi melalui adik iparnya, Hakim MK Anwar Usman, terkait perkara batas usia capres dalam Undang-Undang Pemilu yang membuka ruang bagi Gibran untuk maju.
Aniello juga menyinggung kiprah anggota keluarga Jokowi lainnya dalam politik, termasuk Kaesang Pangarep yang menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hitungan hari setelah terjun ke politik tanpa melalui proses kaderisasi partai, serta menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang terpilih menjadi Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.
Menurut Aniello, fenomena dinasti politik dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi, meningkatkan risiko lahirnya kebijakan yang tidak etis, dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik Indonesia.
Berdasarkan penilaian para pengamat tersebut, klaim bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat atau tidak berpihak kepada kandidat mana pun selama Pilpres 2024 dinilai menyesatkan. Meski Jokowi menyatakan tidak berkampanye, keterlibatan keluarganya—terutama Gibran sebagai calon wakil presiden—dipandang dapat memengaruhi persepsi publik dan dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan tidak langsung, terlebih dengan adanya pengakuan mengenai “efek Jokowi” dalam kemenangan Prabowo-Gibran.
