Pernyataan Jusuf Kalla mendadak menjadi perbincangan luas karena menyentuh inti politik Indonesia: siapa yang merasa “membuat” seorang pemimpin, dan siapa yang berhak mengklaim jasa.

Dalam satu rangkaian kalimat, JK menegaskan perannya dalam perjalanan Joko Widodo hingga menjadi presiden. Ia juga menyebut istilah “termul-termul” yang hidup di media sosial.

Ucapan itu terekam di ruang yang sensitif. Ia muncul saat JK memberi klarifikasi soal ceramahnya di Masjid UGM, yang dipermasalahkan sebagian pihak dan dilaporkan polisi.

Di titik inilah isu melejit. Publik tidak hanya mendengar klaim politik. Publik membaca lapisan lain: konflik narasi, loyalitas, dan cara elite menjawab kontroversi.

-000-

Apa yang Dikatakan JK, dan Mengapa Ia Mengatakannya Sekarang

Di kediamannya di Kebayoran Baru, JK menjelaskan polemik ceramah UGM. Ia mengaitkannya dengan langkahnya mengadukan Rismon Hasiholan dan isu ijazah Jokowi.

JK menyebut ia tidak menuduh politis, namun menilai polemik muncul setelah dua hal itu. Ia menggambarkan masyarakat sudah dua tahun berkonflik dan saling berteriak.

Dalam konteks itu, JK menyampaikan nasihat: Jokowi sebaiknya memperlihatkan ijazah. Menurutnya, tindakan itu dapat meredakan pembelahan.

JK juga menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi asli. Ia menempatkan dirinya sebagai senior yang menasihati, bukan menyerang.

Namun, penekanan bergeser saat ia menanggapi pihak yang mempertanyakan sikapnya. Ia menolak anggapan bahwa ia menuduh atau melawan Jokowi.

Lalu datang bagian yang paling viral. JK mengingatkan perannya membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk maju sebagai gubernur.

Ia mengklaim Megawati Soekarnoputri semula menolak Jokowi. JK mengatakan ia berulang kali datang dan mempromosikan Jokowi sebagai “orang baik”.

Setelah Jokowi menjadi gubernur, JK menyebut Jokowi datang berterima kasih. Dari sana, JK menyimpulkan mata rantai karier yang lebih panjang.

“Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya,” kata JK. Ia menegaskan tanpa posisi gubernur, jalan ke kursi presiden tidak terbuka.

JK juga bercerita tentang momen Pilpres 2014. Ia mengatakan Megawati tidak mau menyetujui pencalonan Jokowi jika bukan dirinya yang mendampingi.

Ia mengaku sempat ingin pulang ke Makassar. Namun, ia menyebut Megawati meminta dirinya mendampingi karena Jokowi dinilai belum berpengalaman.

Rangkaian cerita itu menutup lingkaran klaim. Bukan sekadar “saya membantu”, melainkan “tanpa saya, jalurnya tidak terjadi”.

-000-

Mengapa Ini Menjadi Tren: Tiga Alasan yang Menggerakkan Publik

Alasan pertama adalah diksi yang meledak. Kata “termul-termul” membawa percakapan elite turun ke bahasa perang media sosial, yang cepat menyulut emosi.

Istilah itu merujuk pada “Ternak Mulyono”, dengan Mulyono sebagai nama kecil Jokowi. Penyebutan semacam ini memicu rasa “kami versus mereka”.

Alasan kedua adalah daya tarik “kisah di balik panggung”. Publik selalu lapar pada cerita siapa mengusung siapa, siapa menolak siapa, dan siapa akhirnya tunduk.

Ketika JK menirukan percakapan dengan Megawati, ia menghadirkan drama politik sebagai narasi personal. Format ini mudah dipotong, dibagikan, dan diperdebatkan.

Alasan ketiga adalah timing yang bertumpuk dengan kontroversi. Pernyataan itu keluar saat ada polemik ceramah UGM dan isu ijazah Jokowi yang membelah opini.

Akibatnya, publik tidak memprosesnya sebagai satu berita. Publik memprosesnya sebagai simpul dari banyak ketegangan yang sudah lama menumpuk.

-000-

Di Balik Klaim Jasa: Politik Patronase, Memori, dan Legitimasi

Ucapan JK menyentuh tema klasik dalam politik: patronase. Dalam patronase, dukungan elite sering dibaca sebagai “utang budi” yang tak pernah lunas.

Di ruang publik, klaim jasa mengubah sejarah politik menjadi narasi kepemilikan. Seolah seorang pemimpin bukan lahir dari mandat warga, melainkan dari tangan perantara.

Namun politik demokratis juga hidup dari memori kolektif. Elite ingin memastikan publik mengingat peran mereka, terutama ketika pengaruh formal mulai berkurang.

Di sini, klaim bukan hanya soal masa lalu. Klaim adalah investasi untuk masa depan, agar suara tetap didengar dalam perdebatan yang sedang berjalan.

Riset tentang personalisasi politik menjelaskan mengapa cerita individual begitu kuat. Ketika figur menjadi pusat, publik menilai politik sebagai drama karakter.

Dalam demokrasi modern, personalisasi sering diperkuat media dan platform digital. Potongan video dan kutipan pendek lebih mudah viral daripada dokumen kebijakan.

Akibatnya, pernyataan seperti “jadi presiden karena saya” lebih cepat menyebar dibanding diskusi administratif tentang penanganan konflik atau prosedur klarifikasi.

Di sisi lain, klaim jasa juga menguji batas etika komunikasi elite. Apakah mengingatkan kontribusi itu wajar, atau berubah menjadi delegitimasi halus?

Publik terbelah karena dua pembacaan itu sama-sama mungkin. Sebagian melihatnya sebagai koreksi sejarah, sebagian melihatnya sebagai penegasan kuasa simbolik.

-000-

Kaitannya dengan Isu Besar Indonesia: Polarisasi, Kepercayaan, dan Kualitas Percakapan Publik

Pernyataan JK tidak berdiri sendiri. Ia menempel pada isu besar yang mengganggu Indonesia beberapa tahun terakhir: polarisasi sosial dan politik.

JK sendiri menyebut rakyat berkonflik dan bertentangan. Ia menggambarkan situasi saling berteriak dan demo, serta mengajak agar ketegangan dihentikan.

Dalam lanskap seperti itu, isu ijazah Jokowi menjadi simbol. Bagi sebagian orang, itu soal transparansi. Bagi yang lain, itu soal delegitimasi.

Ketika elite ikut berbicara, publik mencari sinyal. Apakah elite meredakan, atau justru menambah bahan bakar bagi perdebatan yang sudah panas?

Kualitas percakapan publik juga dipertaruhkan. Istilah yang lahir sebagai ejekan di media sosial, ketika diucapkan tokoh besar, terasa seperti pengesahan.

Di sinilah Indonesia menghadapi ujian penting. Demokrasi bukan hanya pemilu, tetapi juga mutu bahasa politik, kemampuan menahan diri, dan ketelitian membedakan kritik dari hinaan.

Kepercayaan pada institusi ikut terseret. Jika isu identitas dokumen dan saling curiga terus dibiarkan, publik semakin sulit percaya pada prosedur formal.

Ketika kepercayaan turun, ruang bagi kebijakan rasional menyempit. Yang tersisa adalah kompetisi narasi, siapa paling keras, siapa paling viral.

-000-

Pelajaran Konseptual dari Riset: Mengapa Kontroversi Mudah Menyebar

Penelitian komunikasi politik menunjukkan kontroversi menyebar cepat karena memicu emosi dasar. Kemarahan dan rasa terancam membuat orang terdorong membagikan konten.

Riset tentang polarisasi juga menekankan peran identitas kelompok. Saat sebuah istilah menandai “kubu”, orang bereaksi untuk membela martabat kelompoknya.

Dalam kasus ini, “termul-termul” bekerja sebagai label. Label memadatkan konflik menjadi satu kata, sehingga memudahkan mobilisasi dukungan maupun penolakan.

Riset lain tentang “elite cues” menjelaskan perilaku publik mengikuti sinyal elite. Ketika tokoh besar mengangkat isu, perhatian publik meningkat drastis.

Karena itu, tanggung jawab komunikasi elite menjadi kunci. Satu frasa dapat mengubah arah diskusi, dari substansi menuju pertarungan simbol dan harga diri.

-000-

Referensi Luar Negeri: Ketika Tokoh Mengklaim “Membuat” Pemimpin

Fenomena klaim jasa bukan khas Indonesia. Di banyak negara, tokoh partai atau kingmaker sering menegaskan perannya dalam mengorbitkan pemimpin.

Di Inggris, dinamika internal partai berkali-kali memunculkan narasi “yang mengangkat” dan “yang dijatuhkan”. Pergantian pemimpin sering dibaca sebagai perang faksi.

Di Amerika Serikat, dukungan tokoh berpengaruh dalam pemilihan pendahuluan kerap dianggap menentukan. Setelah menang, relasi itu bisa berubah menjadi tagihan politik.

Di sejumlah demokrasi Asia, budaya patronase juga kuat. Figur senior kadang menegaskan bahwa karier junior terbentuk melalui restu dan jaringan mereka.

Kesamaan polanya ada pada satu titik. Saat klaim jasa diumumkan, publik menilai ulang legitimasi, sekaligus menilai etika relasi kuasa di balik demokrasi.

-000-

Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, publik perlu memisahkan dua lapis isu. Ada lapis fakta pernyataan JK, dan ada lapis interpretasi yang sering dibesar-besarkan oleh potongan konten.

Kedua, perdebatan sebaiknya kembali ke standar komunikasi yang sehat. Kritik dan klarifikasi sah, tetapi label yang merendahkan hanya memperpanjang polarisasi.

Ketiga, tokoh publik sebaiknya menahan diri dari bahasa yang mengunci orang dalam kubu. Jika tujuan meredakan konflik, maka pilihan kata harus konsisten.

Keempat, media dan warganet perlu disiplin pada konteks. Mengutip satu kalimat tanpa rangkaian penjelasan akan membuat publik bereaksi pada bayangan, bukan peristiwa.

Kelima, jika ada perbedaan pandangan tentang transparansi, tempuhlah jalur yang tidak memecah. Dorong penjelasan yang menutup ruang spekulasi, bukan memperluasnya.

Pada akhirnya, demokrasi menuntut kedewasaan ganda. Elite harus sadar dampak kata-katanya, dan warga perlu menjaga nalar agar tidak terseret arus penghinaan.

-000-

Penutup: Antara Jasa, Mandat, dan Kerendahan Hati

Ucapan JK mengingatkan bahwa politik Indonesia dibangun oleh jaringan, restu, dan negosiasi. Namun mandat demokrasi tetap berasal dari rakyat, bukan dari klaim siapa pun.

Jika pernyataan ini dibaca dengan jernih, ia bisa menjadi cermin. Betapa mudahnya bangsa ini berpindah dari diskusi kebijakan ke pertarungan ego dan memori.

Di tengah kebisingan, Indonesia membutuhkan keberanian untuk menurunkan tensi. Mengganti label dengan argumen, mengganti sindiran dengan klarifikasi.

Karena pada akhirnya, yang paling mahal dalam demokrasi bukan kemenangan, melainkan kepercayaan. Sekali pecah, ia sulit direkatkan.

Seperti kata pepatah yang kerap diulang dalam berbagai tradisi kebijaksanaan: “Kata-kata itu gratis, tetapi dampaknya bisa tak ternilai.”