Mataram — Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2026. Dalam penilaian tahun ini, sebanyak 107 badan publik di NTB dipastikan masuk dalam daftar evaluasi.
Ketua KI NTB, Sahnam, mengatakan ratusan badan publik tersebut berasal dari berbagai kategori, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal, badan usaha milik daerah (BUMD), sekolah, rumah sakit, hingga unsur pemerintahan lainnya.
Dalam Monev 2026 ini, KI NTB disebut akan menyoroti aspek transparansi anggaran sebagai bagian dari penilaian keterbukaan informasi.
