Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, menegaskan bahwa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata menjadi laporan administratif, melainkan memiliki peran strategis sebagai bahan evaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Safruddin saat menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Aula BPK Kalbar, Pontianak, Senin (25/5).

Menurut Safruddin, pemeriksaan dan penyampaian hasil pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ia menilai LHP menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan perundang-undangan.

Safruddin menyatakan DPRD Kabupaten Mempawah akan mencermati seluruh isi hasil pemeriksaan, termasuk rekomendasi yang disampaikan BPK, sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ia menekankan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan anggaran tidak berhenti pada pemenuhan aspek administrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti secara serius. Yang ingin dicapai bukan hanya kepatuhan administratif, tetapi bagaimana anggaran daerah benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Safruddin.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pemeriksa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas. Safruddin berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi momentum evaluasi sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Mempawah.