Isu ini menjadi tren karena publik menangkap paradoks yang mudah dirasakan sehari-hari.

Pemerintah menyerukan efisiensi anggaran, tetapi struktur kekuasaan eksekutif terus bertambah melalui penataan jabatan dan perombakan kabinet.

Di ruang digital, paradoks semacam itu cepat berubah menjadi pertanyaan moral.

Apakah penghematan diminta dari bawah, sementara penambahan posisi terjadi di atas?

Di titik inilah percakapan meluas, melampaui lingkaran elite.

Politik tidak lagi terasa jauh, karena konsekuensinya menyentuh harga, pekerjaan, layanan publik, dan rasa aman.

Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik menyaksikan konsolidasi politik berjalan dinamis.

Namun, publik juga menuntut konsolidasi teknokratik yang sama cepatnya.

Jika negara membesar dalam struktur, masyarakat ingin memastikan negara juga membesar dalam kapasitas.

-000-

Mengapa Isu Ini Meledak di Google Trend

Ada tiga alasan utama mengapa isu ini menjadi tren dan banyak dibicarakan.

Pertama, karena menyentuh rasa keadilan fiskal.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekankan efisiensi anggaran.

Di saat yang sama, publik membaca penambahan dan penataan jabatan sebagai sinyal biaya politik yang bisa membengkak.

Ketika kata “efisiensi” bertemu kabar “struktur membesar”, orang merasa ada yang tidak selaras.

Kedua, karena angka-angka struktur kabinet mudah dipahami dan mudah dibandingkan.

Susunan awal Kabinet Merah Putih 2024-2029 mencakup 7 menko, 41 menteri, 55 wamen, dan lima pejabat setingkat menteri.

Setelah reshuffle 1 Oktober 2026, pemetaan penulis opini mencatat 131 jabatan yang dihitung.

Rinciannya delapan menko, empat wamenko, 42 menteri, 51 wamen, serta 26 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga.

Angka itu belum memasukkan 26 anggota Wantimpres dan berbagai jabatan khusus kepresidenan.

Ketika angka membesar, publik spontan bertanya tentang dampak, fungsi, dan hasil.

Ketiga, karena masyarakat sedang lelah oleh daftar persoalan yang terasa tidak berkurang.

Rupiah disebut masih menghadapi tekanan, lapangan kerja belum cukup menjanjikan, dan industri dibayangi persoalan serta PHK.

Kelas menengah disebut kian terhimpit, kemiskinan tetap menjadi pekerjaan rumah, dan penegakan hukum menuntut pembenahan.

Di tengah itu, pembicaraan tentang kabinet dan jabatan menjadi simbol.

Simbol tentang apakah energi negara mengalir ke penyelesaian masalah, atau ke penataan kekuasaan.

-000-

Paradoks Efisiensi dan Pembesaran Struktur

Peribahasa “besar pasak daripada tiang” dipakai penulis opini untuk menggambarkan arah tata kelola hari ini.

Pesannya sederhana, tetapi menggigit.

Negara bisa meminta penghematan, namun tetap berkewajiban menjelaskan rasionalitas struktur yang memproduksi belanja.

Karena efisiensi bukan sekadar memotong pengeluaran.

Efisiensi juga menyangkut desain organisasi, pembagian fungsi, dan kejelasan indikator kinerja.

Struktur yang besar tidak otomatis efektif.

Dalam praktik, struktur besar bisa menambah lapisan koordinasi dan memperpanjang rantai pengambilan keputusan.

Jika kewenangan tumpang tindih, duplikasi program mudah terjadi.

Jika indikator kinerja kabur, akuntabilitas ikut kabur.

Penulis opini mengingatkan bahwa setiap jabatan publik semestinya lahir dari kebutuhan fungsi.

Bukan semata kebutuhan kompromi politik.

Ini bukan penolakan terhadap politik.

Ini tuntutan agar politik berakhir pada kapasitas, bukan berhenti pada kursi.

-000-

Konsolidasi Politik: Untuk Siapa, Untuk Apa

Dalam politik Indonesia, pembagian jabatan sering dipahami sebagai seni merawat koalisi.

Stabilitas pemerintahan kerap dibaca sebagai prasyarat bekerja.

Namun stabilitas bukan tujuan akhir.

Stabilitas harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran dan birokrasi yang efektif.

Di sinilah pertanyaan “untuk siapa konsolidasi politik” menjadi relevan.

Jika konsolidasi terutama mengurus keseimbangan elite, publik akan merasa menjadi penonton.

Jika konsolidasi diarahkan untuk mempercepat layanan dan memperjelas komando kebijakan, publik bisa ikut merasakan hasilnya.

Penulis opini menyorot perombakan kabinet yang berulang.

Perombakan tidak otomatis menjawab pertanyaan efektivitas organisasi pemerintahan.

Publik lalu mencari ukuran sederhana.

Apakah layanan membaik, koordinasi lebih rapi, dan masalah berkurang.

Ketika ukuran itu tidak mudah ditemukan, percakapan berubah menjadi kecurigaan.

-000-

Kapasitas Negara Menurut Francis Fukuyama

Penulis opini mengaitkan persoalan ini dengan pemikiran Francis Fukuyama.

Dalam “State-Building: Governance and World Order in the 21st Century”, Fukuyama menekankan kapasitas negara.

Pesan kuncinya, besarnya peran negara tidak sama dengan kuatnya kapasitas negara.

Perluasan struktur dan kewenangan tanpa kemampuan kelembagaan yang memadai bisa memperumit koordinasi.

Risikonya adalah inefisiensi dan akuntabilitas yang melemah.

Konsep ini membantu publik melihat isu kabinet bukan sebagai gosip personalia.

Melainkan sebagai pertanyaan desain institusi.

Apakah organisasi pemerintahan disusun untuk memecahkan masalah, atau untuk menampung kebutuhan politik.

Dalam kerangka Fukuyama, penguatan kapasitas bukan menambah kursi.

Penguatan kapasitas berarti memperjelas mandat, memperbaiki proses, dan memastikan kebijakan terlaksana.

-000-

Ekonomi Tumbuh, Tetapi Kecemasan Tidak Otomatis Surut

Penulis opini menghadirkan data BPS sebagai pengingat bahwa angka makro tidak selalu identik dengan rasa aman warga.

Perekonomian Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.

PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun.

PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.576,2 triliun.

Namun pertumbuhan itu melambat dibanding triwulan I-2026 yang tumbuh 5,61 persen.

Penurunan 0,32 poin persentase menjadi sinyal agar pemerintah membaca indikator lain.

Penciptaan kerja, daya beli, kinerja industri, dan distribusi hasil pembangunan ikut menentukan legitimasi kebijakan.

Di sinilah isu kabinet membesar menemukan konteks emosionalnya.

Masyarakat menimbang biaya dan manfaat.

Mereka tidak mengukur negara dari jumlah pejabat.

Mereka mengukur dari peluang kerja, kepastian harga, dan layanan yang hadir tepat waktu.

-000-

Isu Besar Indonesia: Tata Kelola, Fiskal, dan Kepercayaan

Isu kabinet yang membesar terhubung dengan isu besar tata kelola pemerintahan.

Indonesia membutuhkan birokrasi yang bergerak lebih cepat daripada masalah.

Ketika struktur makin tebal, publik khawatir kecepatan justru menurun.

Isu ini juga terkait dengan disiplin fiskal.

Penulis opini menyebut potensi beban belanja operasional.

Beban itu mencakup gaji dan tunjangan pejabat, Dana Operasional Menteri, fasilitas kedinasan, serta kebutuhan penunjang.

Di tengah efisiensi, publik ingin melihat konsistensi.

Efisiensi yang hanya menekan pelaksana anggaran, tetapi tidak menyentuh desain struktur, akan terasa timpang.

Yang paling dalam adalah isu kepercayaan.

Kepercayaan publik lahir dari keterukuran.

Target jelas, indikator kinerja jelas, dan hasil bisa diperiksa.

Tanpa itu, setiap penambahan jabatan mudah dibaca sebagai akomodasi.

-000-

Gema di Luar Negeri: Pelajaran Umum tentang Kabinet dan Akuntabilitas

Perdebatan tentang ukuran kabinet dan efektivitas pemerintahan bukan hanya milik Indonesia.

Di sejumlah negara, publik juga memperdebatkan “kabinet besar” ketika biaya hidup dan layanan publik menjadi sorotan.

Perdebatan itu biasanya bertemu di satu titik.

Transparansi fungsi dan ukuran kinerja.

Ketika struktur pemerintahan berubah, publik di banyak negara menuntut alasan yang bisa diuji.

Apakah perubahan mempercepat koordinasi, atau justru menambah simpul birokrasi.

Rujukan semacam ini penting sebagai cermin.

Bukan untuk menyamakan konteks, melainkan untuk menegaskan standar universal.

Bahwa jabatan publik idealnya mengikuti kebutuhan fungsi, bukan sebaliknya.

-000-

Rakyat Menagih Arah, Termasuk Soal IKN

Penulis opini menyinggung pertanyaan publik tentang pembangunan IKN.

“Sejauh mana progresnya dan bagaimana arah pemindahan ibu kota akan dilaksanakan?”

Pertanyaan itu menunjukkan kebutuhan akan kejelasan target, jadwal, dan hasil.

Publik tidak cukup diberi narasi optimistis.

Publik meminta informasi terukur tentang kemajuan program, penggunaan anggaran, kendala pelaksanaan, dan manfaat nasional.

Dalam situasi seperti ini, kabinet yang membesar menjadi latar.

Karena masyarakat menilai apakah struktur yang besar menghasilkan kejelasan, atau justru memperbanyak suara tanpa komando.

-000-

Mengobati Keresahan: Dari Konsolidasi Kekuasaan ke Konsolidasi Solusi

Penulis opini mengutip kegelisahan yang pernah diangkat Tere Liye tentang tekanan psikologis kolektif.

Refleksi itu dipakai untuk menghubungkan politik dengan kehidupan sehari-hari.

Ketika persoalan mendasar tidak selesai, sementara ruang publik penuh kegaduhan, kelelahan sosial menguat.

Di sini, teknokrasi bukan jargon.

Teknokrasi adalah cara negara merapikan prioritas, memperkuat koordinasi, dan mengukur hasil.

Penulis opini menekankan evaluasi kelembagaan yang sistematis.

Evaluasi itu mencakup kesesuaian mandat, beban kerja, kebutuhan jabatan, efektivitas koordinasi, dan biaya operasional.

Ukuran penting lainnya adalah hubungan anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai.

Tanpa ukuran itu, publik hanya melihat perubahan struktur sebagai perubahan peta kekuasaan.

-000-

Rekomendasi: Cara Menanggapi Isu Ini dengan Dewasa

Pertama, pemerintah perlu menjelaskan rasionalitas setiap penambahan dan penataan jabatan.

Penjelasan harus berbasis fungsi, konsekuensi fiskal, dan target kinerja yang terukur.

Kedua, pemerintah perlu menunjukkan peta koordinasi yang sederhana dan bisa dipahami publik.

Siapa memimpin isu apa, siapa bertanggung jawab, dan indikator keberhasilannya apa.

Ketiga, evaluasi kelembagaan harus dilakukan secara berkala dan diumumkan ringkasannya.

Tujuannya bukan mempermalukan, melainkan memperbaiki desain dan mengurangi tumpang tindih.

Keempat, publik dan parlemen perlu mengawal akuntabilitas fiskal secara konsisten.

Efisiensi seharusnya menyentuh belanja dan rasionalitas struktur yang melahirkan belanja.

Kelima, ruang publik perlu menjaga diskusi tetap berbasis data dan mandat.

Perdebatan jabatan mudah tergelincir menjadi serangan personal.

Padahal yang lebih penting adalah apakah kebijakan bekerja dan layanan membaik.

-000-

Penutup

Di ujungnya, pertanyaan publik tidak rumit.

Apakah negara yang membesar dalam struktur juga membesar dalam kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat.

Jika konsolidasi politik bergerak cepat, konsolidasi teknokratik harus bergerak lebih cepat.

Karena yang dinilai masyarakat bukan berapa banyak kursi di lingkar kekuasaan.

Melainkan berapa banyak masalah yang benar-benar selesai.

Seperti diingatkan penulis opini, jangan sampai negara semakin besar dalam struktur, tetapi tidak semakin kuat dalam kapasitas.

Dan untuk menutup dengan napas yang menenangkan, kita bisa mengingat satu kalimat sederhana.

“Kekuasaan yang kuat bukan yang paling ramai, melainkan yang paling mampu menghadirkan manfaat.”