Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir kembali menyoroti dua sisi kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Di satu sisi, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga. Namun di sisi lain, ketika aksi berubah menjadi kericuhan, dampaknya dapat meluas ke berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara hukum, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Landasan ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan tidak semua demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Sejumlah aksi diwarnai kekerasan, perusakan, penjarahan, bahkan memunculkan korban jiwa, baik dari peserta aksi, aparat keamanan, maupun pihak lain yang memanfaatkan situasi.
Dalam demokrasi, demonstrasi pada dasarnya menjadi instrumen kontrol publik terhadap penyelenggara negara. Aksi unjuk rasa sering dipilih ketika saluran formal seperti mekanisme dialog politik atau lembaga perwakilan dianggap kurang efektif. Demonstrasi dapat menjadi sarana menyampaikan kritik, menuntut keadilan, serta memperjuangkan hak yang dinilai terabaikan. Karena itu, demonstrasi idealnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan negara.
Namun fungsi tersebut hanya dapat berjalan jika demonstrasi berada dalam koridor hukum, mengedepankan etika, serta mengutamakan keselamatan publik. Ketika aksi bergeser menjadi kekerasan atau perusakan, esensi demokratisnya memudar. Kebebasan berpendapat tetap merupakan hak fundamental, tetapi dalam praktiknya tidak dapat dijalankan tanpa batas. Dalam demokrasi, kebebasan selalu melekat dengan tanggung jawab.
Risiko terhadap persatuan dan kesatuan
Kericuhan demonstrasi juga berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, agama, bahasa, dan budaya rentan mengalami polarisasi sosial, terutama jika isu demonstrasi menyentuh identitas kelompok tertentu. Sentimen primordial dapat dimanfaatkan pihak yang menunggangi kerusuhan, sehingga memicu ketegangan antarkelompok.
Kericuhan dapat melahirkan stigma negatif terhadap kelompok yang dianggap sebagai pemicu masalah. Jika dibiarkan, prasangka dan diskriminasi dapat mengikis rasa saling percaya antarelemen masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini dikhawatirkan mengganggu semangat persatuan yang selama ini dibingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Tantangan bagi supremasi hukum
Demonstrasi yang berakhir ricuh kerap disertai pelanggaran hukum, mulai dari perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, penjarahan, hingga jatuhnya korban jiwa. Situasi ini menempatkan negara pada tantangan ganda: melindungi hak berpendapat sekaligus menegakkan hukum.
Masalah muncul ketika penegakan hukum dinilai tidak konsisten. Jika pelaku pelanggaran dibiarkan atau aparat bertindak represif secara berlebihan, legitimasi hukum dapat dipertanyakan. Ketidakadilan dalam penindakan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan maupun aparat keamanan. Karena itu, penerapan hukum yang adil, transparan, dan proporsional dipandang penting untuk menjaga supremasi hukum.
Dampak pada demokrasi dan kepercayaan publik
Alih-alih memperkuat demokrasi, demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan dapat mencoreng wajah demokrasi itu sendiri. Sebagian masyarakat dapat memandang demonstrasi bukan sebagai sarana aspirasi, melainkan ancaman terhadap ketertiban. Dampaknya, muncul apatisme politik karena warga enggan terlibat dalam proses demokrasi akibat kekhawatiran terhadap potensi kekerasan.
Di sisi lain, penanganan demonstrasi yang dianggap terlalu keras juga dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Dalam situasi tertentu, ketidakpercayaan yang meluas dapat menurunkan kualitas demokrasi dan bahkan memunculkan dorongan pada pendekatan otoritarian dengan alasan stabilitas. Karena itu, mekanisme penyaluran aspirasi yang sehat dinilai menjadi prasyarat penting bagi kelangsungan demokrasi.
Kerugian ekonomi yang meluas
Dampak kericuhan demonstrasi juga terasa pada sektor ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil di lokasi aksi. Kerusuhan di jalanan dapat menghambat transportasi, distribusi barang, dan mobilitas warga. Pedagang kecil yang bergantung pada aktivitas harian berisiko mengalami kerugian ketika pasar tutup atau pelanggan enggan datang, termasuk di pasar tradisional.
Perusahaan besar pun dapat terdampak karena kegiatan produksi dan logistik terhambat. Lebih jauh, kericuhan dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi. Penanaman modal bisa tertunda atau bahkan ditarik karena situasi dinilai tidak aman. Sektor pariwisata yang sensitif terhadap isu keamanan juga berpotensi tertekan karena wisatawan menghindari daerah yang dianggap rawan konflik. Akumulasi kerugian ini dapat mengurangi penerimaan negara, memperlambat pertumbuhan, dan menurunkan daya saing.
Upaya pencegahan
Untuk menekan dampak negatif demonstrasi yang berujung ricuh, sejumlah langkah dinilai perlu dilakukan bersama. Di antaranya pendidikan politik dan demokrasi yang menekankan etika berdemonstrasi secara damai dan bertanggung jawab, pendekatan keamanan yang humanis tanpa mengurangi ketegasan hukum, serta dialog terbuka antara pemerintah atau pemangku kebijakan dan masyarakat agar aspirasi tersalurkan tanpa kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kericuhan dan peran media dalam menyajikan informasi yang tidak provokatif juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif.
Demonstrasi merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun ketika diwarnai kericuhan dan kekerasan, aksi tersebut dapat menjadi bumerang yang memengaruhi stabilitas, persatuan, supremasi hukum, kepercayaan publik, dan kehidupan ekonomi. Menjaga demonstrasi tetap damai, tertib, dan bermartabat menjadi tanggung jawab bersama agar kebebasan berpendapat tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang sehat dan konstruktif.
