Ketidakpastian ekonomi global kian meningkat seiring memanasnya konflik geopolitik di sejumlah kawasan serta eskalasi perang dagang. Situasi ini dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia, mengganggu rantai pasok, dan memicu perubahan tatanan ekonomi global—dengan dampak yang dapat merembet hingga ke Indonesia.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono, menyebut tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu disrupsi rantai pasok global, meningkatkan risiko kembalinya inflasi tinggi di negara maju, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan perdagangan AS juga dinilai mendorong perubahan tatanan ekonomi global yang memicu instabilitas dan fragmentasi ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi perdagangan internasional.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Moh. Faisal, menilai kebijakan tarif resiprokal dari AS meningkatkan ketegangan perdagangan global dan dampaknya meluas melampaui ekspor-impor. Menurutnya, kebijakan ini dapat berpengaruh hingga ke daya beli, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta sisi fiskal dan moneter.
Faisal menambahkan, kebijakan perang dagang pernah terjadi pada periode pertama Trump. Namun, pada periode kedua ini, kebijakan tarif dinilai lebih agresif dari sisi besaran (magnitude) dan cakupan (coverage). Jika sebelumnya fokus terutama pada China, kini kebijakan juga menyasar negara-negara yang menyumbang defisit besar bagi AS.
Sejumlah lembaga internasional telah memproyeksikan perlambatan indikator ekonomi global. Dalam World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026, turun masing-masing 0,5 dan 0,3 poin persentase dibanding proyeksi Januari. Penurunan prospek terjadi di banyak negara, dipicu dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung berupa gangguan rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.
IMF juga memperkirakan inflasi global turun dari rata-rata 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026. Namun laju penurunan inflasi diproyeksikan lebih lambat dibanding proyeksi Januari, masing-masing lebih tinggi 0,1 poin persentase untuk 2025 dan 2026.
Sementara itu, OECD memproyeksikan pertumbuhan industri global melambat hingga di bawah 2,1 persen. WTO memperkirakan pertumbuhan perdagangan global hanya 1,7 persen. IMF juga memperkirakan pengangguran global meningkat hingga 2 persen.
Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai eskalasi perang dagang yang dipicu AS berisiko memunculkan tindakan balasan dari berbagai negara dan menciptakan efek kejut besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Menurutnya, meski rencana pengenaan tarif impor oleh AS sempat ditangguhkan, potensi perang dagang berskala global masih mungkin terjadi.
Riefky menyebut sejumlah risiko yang dapat menekan Indonesia, mulai dari arus investasi, perdagangan internasional, inflasi impor, depresiasi mata uang, tekanan pada postur fiskal, hingga perlambatan ekonomi secara menyeluruh. Ia juga menilai Indonesia tidak berada pada posisi yang ideal untuk meraup potensi manfaat dari perang dagang, di tengah kondisi domestik yang belum menunjukkan pemulihan produktivitas secara signifikan.
Dampak ke masyarakat: PHK, harga naik, dan tekanan komoditas
Faisal menekankan, meski masyarakat tidak berhubungan langsung dengan perdagangan luar negeri, dampak kebijakan tarif tetap bisa terasa setidaknya dalam tiga aspek: hambatan ekspor yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga barang, serta potensi turunnya harga komoditas.
Potensi PHK dinilai lebih besar pada industri yang bergantung pada pasar ekspor AS. Namun, sektor yang tidak berorientasi ekspor pun bisa terdampak, terutama mereka yang kesulitan bersaing di pasar domestik akibat tekanan produk impor. Dalam kelompok ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut sebagai pihak yang paling rentan.
Faisal juga menilai, jika kebijakan Trump dijalankan secara agresif, arus modal berpotensi mengalir ke AS dan menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah dapat membuat barang konsumsi—baik pangan maupun nonpangan—serta barang dengan bahan baku impor menjadi lebih mahal. Di sisi lain, kebijakan tarif berpotensi menurunkan permintaan global, yang biasanya diikuti penurunan harga komoditas. Sektor komoditas ekspor seperti sawit dan batu bara disebut perlu bersiap menghadapi risiko penurunan harga.
Langkah pemerintah: kendalikan inflasi hingga perkuat fiskal
Parjiono menyatakan kondisi ekonomi global berpotensi memengaruhi harga komoditas dan BBM di Indonesia. Namun, pemerintah disebut telah dan terus melakukan mitigasi melalui pengendalian inflasi, pemberian subsidi, dan diversifikasi pasokan pangan.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi dilakukan secara terstruktur melalui operasi pasar dan stabilisasi harga, didukung koordinasi pusat-daerah melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak 2005 serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak 2008 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga berupaya memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran untuk mengurangi tekanan harga BBM bagi kelompok yang membutuhkan, serta melakukan diversifikasi pasokan pangan guna mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan.
Di sisi lain, pelemahan daya beli disebut mulai terlihat sejak kuartal IV 2024. Riefky menyoroti adanya anomali pola musiman konsumsi. Berdasarkan Mandiri Spending Index—survei konsumen Bank Mandiri—pada triwulan akhir 2024 masyarakat cenderung memilih destinasi liburan yang lebih dekat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diartikan sebagai kecenderungan membelanjakan uang lebih sedikit. Kondisi tersebut sejalan dengan data kedatangan wisatawan yang mencatat pertumbuhan terendah pada Triwulan IV 2024 sejak periode Covid-19.
Berapa lama ketidakpastian berlangsung?
Faisal menilai tingginya ketidakpastian global membuat durasi kondisi ini sulit diukur. Namun ia memperkirakan situasi dapat berlangsung setidaknya hingga empat tahun ke depan, selama Trump tetap menjabat dan tidak dimakzulkan. Menurutnya, dinamika politik domestik AS juga akan memengaruhi arah kebijakan yang berdampak ke perekonomian global.
Dalam kondisi peluang kerja dan pendapatan berpotensi tertekan sementara biaya hidup naik, Faisal menilai masyarakat perlu beradaptasi, terutama dalam mengelola keuangan. Bagi yang masih memiliki ruang untuk berinvestasi, ia menyarankan instrumen yang dinilai lebih aman seperti emas atau aset yang relatif stabil untuk jangka panjang. Sementara bagi yang belum bisa berinvestasi, penghematan menjadi langkah yang dinilai perlu. Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif dan menjalankan kebijakan yang bersifat counter cyclical sebagaimana saat pandemi.
Dari sisi kebijakan fiskal, Parjiono menyebut pemerintah menempuh sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan, antara lain optimalisasi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, digitalisasi perpajakan, dan penegakan hukum. Pemerintah juga mengelola utang secara prudent dengan menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari PDB serta mengendalikan defisit APBN agar tetap di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB sesuai peraturan. Selain itu, efisiensi belanja dilakukan dengan memprioritaskan program padat karya dan subsidi tepat sasaran, serta penguatan APBN melalui sinergi pusat-daerah, termasuk peningkatan kualitas transfer ke daerah dan Dana Desa agar lebih efektif.
