Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan hubungan bilateral dengan Iran ditujukan untuk berkembang berdasarkan prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri, saling menghormati, dan bertetangga yang baik. Kerangka itu disebut selaras dengan Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani kedua negara pada April 1926.
Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak menegaskan prinsip dasar hubungan bilateral berupa persahabatan, netralitas, serta menjauhi penyebab perang. Dokumen itu juga memuat kemungkinan kerja sama untuk menghilangkan ancaman separatis di wilayah masing-masing negara.
Relasi Ankara-Teheran selama beberapa dekade berjalan di antara persaingan dan kerja sama, dengan latar sejarah konflik panjang antara Kesultanan Utsmaniyah dan Dinasti Safawi. Konflik itu berakhir melalui Perjanjian Qasr-e Shirin pada Mei 1639, yang mengakhiri hampir satu setengah abad peperangan dan menetapkan perbatasan Iran saat ini dengan Turki dan Irak.
Dalam dua dekade terakhir, persaingan geopolitik dan geostrategis kedua negara dinilai meningkat, terutama setelah Iran memperluas pengaruhnya di Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein pada 2003. Pengaruh Iran juga disebut meluas di Suriah setelah Revolusi 2011, serta melalui kehadiran intensifnya di Lebanon dan Yaman.
Perkembangan tersebut dipandang mengurangi posisi strategis Turki. Namun situasi disebut berubah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu, yang beriringan dengan melemahnya pengaruh politik dan militer Hizbullah Lebanon. Perubahan ini dinilai menguntungkan Turki secara strategis dan membuat Iran merasa mengalami kekalahan besar dari Ankara untuk kedua kalinya dalam beberapa tahun terakhir.
Ketegangan yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, termasuk setelah peringatan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, disebut mencerminkan ketidakpuasan yang telah lama terpendam antara kedua negara.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Fidan mengkritik kebijakan luar negeri Iran yang bergantung pada kelompok bersenjata. Ia menyatakan pendekatan tersebut membawa risiko besar meski ada keuntungan tertentu, dan menekankan bahwa Iran membayar harga yang lebih mahal untuk mempertahankannya.
Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan dukungan Iran terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) atau Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dalam menghadapi Turki, Fidan menyampaikan peringatan. “Jangan melempar batu jika Anda tinggal di rumah kaca. Jika anda berusaha mengganggu suatu negara dengan mendukung kelompok tertentu di sana, negara tersebut juga dapat mengganggu Anda dengan mendukung kelompok lain di negara Anda,” katanya.
Setelah pernyataan itu, kedua negara saling memanggil diplomat masing-masing untuk menyampaikan keberatan.
Peringatan Fidan dikaitkan dengan ketidakpuasan Ankara terhadap Teheran, terutama terkait dugaan campur tangan Iran dalam keamanan nasional Turki dan ketidakpatuhan terhadap Perjanjian Persahabatan 1926. Iran dituduh melakukan tindakan yang mengancam kepentingan Turki, termasuk perubahan demografis dan sektarian di Suriah dengan mengosongkan wilayah dari penduduk Arab Sunni dan menggantikannya dengan komunitas Syiah dan Kurdi.
Turki juga menuduh Iran melanggar perjanjian zona de-eskalasi yang ditandatangani pada 2017. Iran disebut terus melakukan serangan terhadap wilayah yang dilindungi melalui kelompok bersenjata proksi, serta bekerja sama dengan Rusia dan pasukan Assad.
Selain itu, Ankara menuding Iran mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Pada Mei 2023, mantan Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu menyatakan PKK telah memindahkan kamp utamanya dari Pegunungan Qandil di Irak Utara ke Maku, Iran, dekat perbatasan Turki. “Meskipun Iran menyangkal keberadaan kamp tersebut, kami tahu apa yang ada di sana dan apa yang terjadi,” ujarnya.
Pada Mei 2024, Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler juga menyampaikan ketidakpuasan serupa. “Pendekatan Iran tidak menyenangkan. Kami berbicara dengan mereka dan memberi informasi (tentang PKK), tetapi mereka menjawab: tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa,” kata Guler, seraya menegaskan pihaknya merasa terganggu.
Setelah jatuhnya rezim Assad, Turki disebut semakin bertekad memastikan stabilitas di Suriah, terutama untuk menutup ancaman PKK secara permanen. Ankara memandang ketidakstabilan di Suriah dapat berdampak langsung pada keamanan Turki, sebagaimana terlihat selama 13 tahun terakhir.
Tak lama setelah pernyataan Fidan, pertempuran sengit pecah di wilayah pesisir Suriah akibat serangan besar-besaran oleh kelompok bersenjata. Seorang pejabat pemerintah Suriah menyebut serangan itu terkait dengan rezim lama dan didukung kekuatan asing.
Serangan tersebut menargetkan pasukan keamanan, menyebabkan puluhan korban tewas, serta memungkinkan kelompok itu menguasai sebagian besar wilayah Tartus dan Latakia. Namun, gerakan rakyat yang luas dan respons cepat pasukan keamanan Suriah disebut menggagalkan upaya kudeta yang disebut-sebut didukung oleh Iran.
Dalam perkembangan itu, respons Turki dinilai cepat dalam memberikan dukungan kepada pasukan Suriah untuk menghadapi pemberontakan. Pesawat tempur Turki dilaporkan melancarkan serangan terhadap posisi SDF untuk mencegah operasi bersamaan di Aleppo timur.
Selain itu, drone Turki menyerang YPG di lingkungan Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh di Aleppo. Militer Turki juga disebut mengirim bala bantuan besar untuk mendukung kemajuan pasukan Suriah menuju wilayah pesisir.
Di sisi lain, Iran disebut masih merasakan dampak kekalahannya di Kaukasus, ketika Azerbaijan—dengan dukungan Turki—mengalahkan Armenia dan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh pada 2020, lalu mengamankan kendali penuh atasnya pada 2023. Kemenangan itu memperkuat posisi strategis Turki di kawasan, membuka hubungan darat dengan Asia Tengah, dan mengurangi pengaruh tradisional Iran.
Dengan jatuhnya rezim Assad, Iran kembali disebut mengalami kerugian strategis besar di hadapan Turki yang kini lebih dominan di Suriah. Sejak Revolusi Iran 1979, kerja sama Teheran dengan rezim Ba’ath Suriah dinilai memberi Iran keunggulan strategis terhadap Turki, karena Suriah menjadi jalur menuju Mediterania dan memungkinkan pembentukan basis pertahanan di Lebanon melalui Hizbullah.
Namun, kehilangan Suriah disebut menempatkan Iran dalam tekanan berat. Pada saat yang sama, Turki disebut terus memperkuat posisinya secara internasional, termasuk dalam isu keamanan Eropa dan peran mediasi antara Rusia dan Ukraina.
Iran juga dihadapkan pada tantangan lain berupa ancaman intervensi militer oleh Presiden AS Donald Trump, yang memperingatkan Teheran untuk mencapai kesepakatan atau menghadapi konsekuensi militer. Dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat sanksi AS yang semakin ketat, Iran disebut mungkin harus menerima kenyataan dan menghentikan intervensinya di Suriah untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Turki.
