Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat, memunculkan kekhawatiran bahwa situasi dapat berubah menjadi konflik terbuka hanya karena satu pemicu. Penumpukan kekuatan militer AS di Timur Tengah, disertai pendekatan yang mengandalkan tekanan militer, dinilai meningkatkan risiko perang dengan dampak luas bagi Iran, kawasan, dan stabilitas global.
Setelah penindasan terhadap unjuk rasa di Iran, Presiden AS Donald Trump menyatakan sudah waktunya mengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah AS kemudian mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta pesawat tempur pendukung, serta menambah aset pertahanan udara, termasuk sistem rudal THAAD dan Patriot, ke sejumlah lokasi di Timur Tengah.
Di tengah penguatan militer tersebut, Trump juga mengancam bahwa bila Iran tidak menyetujui sebuah perjanjian, “serangan berikutnya akan jauh lebih dahsyat” dibandingkan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.
Dari sudut pandang Washington, kesepakatan yang diinginkan mencakup tuntutan agar Iran menghancurkan program pengayaan nuklir dan kemampuan rudal balistiknya, serta menarik kembali pengaruh regional. Namun, tuntutan maksimal ini dipandang membuat peluang tercapainya kesepakatan menjadi kecil, terlebih karena ketidakpercayaan Teheran terhadap negosiasi dengan AS. Alaeddin Boroujerdi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, menegaskan pada Senin bahwa kemampuan nuklir sipil, serta kemampuan misil dan drone, merupakan “batas merah” bagi Iran.
Kondisi tersebut tidak serta-merta menutup jalur diplomasi secara permanen. Namun, Teheran menafsirkan tuntutan AS sebagai potensi ancaman perubahan rezim—gagasan yang berulang kali ditekankan Trump dan kelompok garis keras di Washington dan Tel Aviv. Dalam konteks ini, serangan AS berikutnya dapat dipandang sebagai “ancaman eksistensial” bagi Republik Islam dan menghilangkan insentif Iran untuk menahan diri.
Dampak dari setiap aksi militer AS terhadap Iran disebut sangat bergantung pada jenis, skala, dan target serangan. Salah satu skenario yang digambarkan adalah operasi militer terukur dan tertarget, termasuk upaya pemenggalan kepemimpinan serta penghancuran signifikan terhadap pangkalan militer Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), unit Basij—pasukan paramiliter di bawah kendali IRGC—serta kantor polisi yang dituding AS bertanggung jawab atas penembakan demonstran.
Upaya memaksakan perubahan rezim melalui jalur militer dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi domestik dan regional yang berbahaya. Di dalam negeri Iran, serangan dapat mendorong konsolidasi kekuasaan, tetapi juga dapat memicu pengambilalihan kekuasaan lebih jauh oleh IRGC atau bahkan konflik internal.
Serangan yang serupa dengan tahun lalu juga dinilai berpeluang membuat warga Iran bersatu di bawah bendera nasional dan menolak perubahan rezim. Sejumlah alasan yang dikemukakan antara lain kekhawatiran terhadap skenario keruntuhan negara seperti di Suriah dan Libya, ketiadaan oposisi moderat yang kredibel untuk memimpin perubahan, serta kohesi sosial-politik yang dianggap kuat di Iran.
Dalam uraian tersebut, lembaga politik, militer, dan IRGC disebut terorganisir dengan baik dan memperoleh keuntungan dari sumber daya besar yang muncul dari sistem rentier akibat sanksi. Disebut pula bahwa sebagian segmen masyarakat, terutama kelompok kelas pekerja yang kerap disebut “kalangan revolusioner”, terafiliasi dengan struktur tersebut.
Jika serangan berhasil menyasar pimpinan senior Republik Islam, situasi dapat berkembang menjadi krisis suksesi, menciptakan kevakuman pengambilan keputusan, dan memperdalam persaingan internal. Dalam kondisi itu, ketegangan antara lembaga negara dan entitas militer-keamanan diperkirakan meningkat. Mengingat konsentrasi kekuatan keras berada di tangan IRGC, kemungkinan terbentuknya negara yang didominasi militer juga disebut membesar.
Selain itu, terdapat kemungkinan AS dan Israel berupaya mendorong pecahnya perang saudara untuk melemahkan Iran secara geopolitik. Bulan lalu, muncul seruan dari sejumlah pejabat AS, termasuk Senator Republik dari Texas Ted Cruz, untuk mempersenjatai para pengunjuk rasa Iran. Langkah semacam itu dinilai dapat meluas ke kelompok-kelompok bersenjata, dengan sejumlah kelompok yang pernah bentrok dengan otoritas Iran disebut berpotensi dijadikan mitra.
Kelompok-kelompok yang disebut antara lain Mojahedin-e Khalq (MEK), yang sebelumnya ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh AS dan Uni Eropa; Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (PJAK), kelompok bersenjata Kurdi yang memperjuangkan pemisahan provinsi Kurdistan barat Iran; Al-Ahwaziya, gerakan nasionalis Arab yang mendukung pemisahan provinsi Khuzestan yang kaya minyak di barat daya; Jaish al-Adl (Jundallah), kelompok bersenjata yang beroperasi di tenggara Iran; serta kelompok-kelompok Pan-Turk di barat laut yang mengejar aliansi populasi Turkik di seluruh Turkiye, Azerbaijan, dan Iran.
Menghadapi retorika eskalasi Washington dan rekam jejak operasi perubahan rezim, Iran disebut mengadopsi strategi yang disebut madman strategy, dengan mengirim sinyal rekonsiliasi dan konfrontasi secara bersamaan. Hal ini tercermin dari keterbukaan Teheran untuk membangun kerangka negosiasi dengan AS, di saat yang sama dengan pernyataan Khamenei pada Senin yang memperingatkan bahwa setiap serangan militer terhadap Iran akan memicu “perang regional”. Pernyataan itu menegaskan prioritas Iran untuk menggagalkan perubahan rezim dengan segala cara, meski berisiko menimbulkan konsekuensi regional dan global.
Iran juga menyatakan akan membalas, termasuk melalui pasukan sekutu di kawasan, yang berpotensi menyeret Israel dan negara-negara Teluk ke dalam pertikaian lebih luas. Skenario ini diperkirakan memicu ketidakstabilan politik dan kerentanan ekonomi, mendorong pelarian modal dalam skala besar—terutama dari negara-negara Teluk—serta meningkatkan arus pengungsi dan migran ke Eropa.
Lebih jauh, jika Iran menyerang pengiriman barang di Selat Hormuz atau infrastruktur energi di Teluk, dampaknya dapat berupa lonjakan harga minyak dan gas global. Kondisi itu diperkirakan memperburuk volatilitas pasar, meningkatkan tekanan inflasi akibat biaya energi yang lebih tinggi, dan menimbulkan efek beruntun bagi ekonomi rapuh, yang pada akhirnya dapat memperbesar tekanan migrasi.
Dalam situasi saat ini, setiap eskalasi militer AS dinilai membawa risiko bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi seluruh kawasan. Riwayat konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa begitu konflik terpicu, dampaknya dapat menyebar cepat dan mendestabilisasi wilayah dengan cara yang sulit diprediksi.
