Angka 53 persen mendadak menjadi bahan pembicaraan luas.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut 53 persen responden menilai masyarakat selalu atau sering takut berbicara politik.
Di ruang digital, angka itu bergerak seperti gema.
Ia menempel pada pengalaman sehari-hari yang sulit diucapkan, tetapi mudah dikenali.
Ketika sebuah survei memberi nama pada rasa yang samar, publik biasanya bereaksi.
Di situlah tren lahir, bukan semata dari angka, melainkan dari pengakuan kolektif.
-000-
Isu yang Membuatnya Meledak di Percakapan Publik
Survei ini dipaparkan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).
Survei tersebut berjudul “Evaluasi dan Komitmen Publik Terhadap Pancasila”.
Salah satu pertanyaannya meminta responden menilai pernyataan, “sekarang masyarakat takut berbicara tentang masalah politik”.
Hasilnya berlapis, dan justru karena itu terasa nyata.
12 persen menyatakan masyarakat selalu takut berbicara politik.
41 persen menyatakan masyarakat sering takut bicara politik.
Jika digabung, keduanya menjadi 53 persen.
Di sisi lain, 28 persen menyebut jarang takut.
14 persen menyebut tidak pernah takut.
Sisanya 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka-angka ini tidak menutup perdebatan.
Namun ia membuka pintu pertanyaan yang lebih penting, mengapa rasa takut itu dinilai menguat.
-000-
Tiga Alasan Mengapa Isu Ini Menjadi Tren
Pertama, temuan ini menyentuh inti demokrasi yang paling mudah dirasakan warga.
Bukan teori pemilu atau desain lembaga, melainkan keberanian berbicara dalam percakapan biasa.
Ketika orang merasa harus mengukur kata, demokrasi terasa jauh walau prosedurnya tetap berjalan.
Kedua, survei ini tidak berdiri sendiri.
Dalam paparan yang sama, 58 persen responden menyatakan warga kini sering atau selalu takut terhadap penangkapan sewenang-wenang.
Rinciannya 14 persen selalu, dan 44 persen sering.
Ketakutan berbicara dan ketakutan ditangkap adalah dua emosi yang saling menguatkan.
Di benak publik, keduanya mudah dirangkai menjadi narasi tentang ruang sipil yang menyempit.
Ketiga, ada kontras yang memancing diskusi.
Survei juga mencatat tingkat kepuasan yang relatif tinggi pada beberapa kebebasan.
92 persen responden mengaku puas terhadap kebebasan menjalankan agama.
Rinciannya 33 persen sangat puas, dan 59 persen cukup puas.
Kepuasan atas kebebasan berkumpul atau berserikat mencapai 83 persen.
Kebebasan berpendapat berada di angka 75 persen.
Kebebasan pers dan media sosial juga 75 persen.
Jaminan perlindungan hukum dan perlakuan setara di depan hukum berada di 70 persen.
Kontras antara kepuasan dan rasa takut memantik tanya.
Bagaimana mungkin orang puas pada kebebasan, tetapi sekaligus menilai masyarakat takut bicara politik.
-000-
Membaca Angka sebagai Cermin Psikologi Sosial
Survei tidak menuliskan wajah-wajah responden.
Namun ia merekam iklim batin, semacam cuaca sosial yang memengaruhi cara orang berinteraksi.
Dalam paparan LSI, Djayadi menyebut kebanyakan warga merasa ketakutannya meningkat.
Ia menyinggung dua hal, ketakutan akan penangkapan semena-mena dan ketakutan bicara politik.
Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya luas.
Sebab ketakutan jarang muncul tanpa konsekuensi.
Ia bisa mengubah cara warga berdiskusi, memilih topik, dan menilai risiko dari sebuah pendapat.
Di ruang publik, orang mungkin tetap berbicara.
Namun yang berubah adalah kehati-hatian, jeda, dan keputusan untuk tidak melanjutkan.
-000-
Hubungan dengan Isu Besar Indonesia: Demokrasi, Hukum, dan Kepercayaan
Indonesia kerap merayakan demokrasi sebagai capaian reformasi.
Namun demokrasi bukan hanya pemilu, melainkan juga rasa aman untuk berbeda.
Ketika 53 persen menilai masyarakat takut bicara politik, itu menyentuh jantung kebebasan sipil.
Survei LSI juga mencatat 51 persen responden merasakan pemerintah mengabaikan konstitusi atau perundang-undangan.
Pernyataan itu, benar atau tidak dalam peristiwa tertentu, menunjukkan persepsi yang perlu ditangani.
Persepsi adalah modal sosial yang rapuh.
Saat persepsi memburuk, kepercayaan pada institusi ikut tergerus.
Lalu warga cenderung memilih diam sebagai strategi bertahan.
Dalam negara besar, diam yang meluas bisa menjadi masalah kebijakan.
Sebab pemerintah membutuhkan umpan balik warga untuk memperbaiki layanan, hukum, dan keadilan.
-000-
Paradoks Kebebasan: Puas, tetapi Takut
Data LSI menampilkan dua nada sekaligus.
Di satu sisi, kepuasan terhadap kebebasan beragama, berkumpul, berpendapat, dan pers berada pada tingkat tinggi.
Di sisi lain, ketakutan berbicara politik dan ketakutan penangkapan sewenang-wenang juga menonjol.
Paradoks ini bisa dibaca sebagai perbedaan antara kebebasan sebagai prinsip dan kebebasan sebagai pengalaman.
Seseorang dapat menilai kebebasan “ada” secara umum.
Namun pada momen tertentu, ia memilih diam karena menimbang risiko yang ia rasakan.
Survei juga menyinggung soal organisasi.
35 persen responden menyatakan masyarakat jarang takut untuk ikut organisasi.
Namun masih ada 35 persen yang merasa sering atau selalu takut.
Angka yang berimbang ini menggambarkan ruang sipil yang tidak seragam.
Ia berbeda menurut konteks, komunitas, dan pengalaman personal.
-000-
Riset yang Relevan: Ketakutan dan Efek Membungkam
Ilmu sosial mengenal gagasan bahwa orang cenderung menahan opini ketika merasa opini itu berisiko.
Dalam kajian komunikasi politik, fenomena ini sering dibahas sebagai efek membungkam.
Rasa takut tidak selalu memerlukan ancaman langsung.
Ia bisa tumbuh dari cerita, rumor, atau contoh kasus yang dianggap memberi pelajaran.
Di titik itu, yang bekerja adalah persepsi tentang konsekuensi.
Survei LSI sendiri menegaskan wilayah persepsi.
Misalnya, “warga kini sering atau selalu takut terhadap penangkapan sewenang-wenang”.
Persepsi tidak identik dengan fakta hukum satu per satu.
Namun persepsi menentukan perilaku sosial, termasuk keberanian menyampaikan kritik.
Riset tentang kepercayaan publik juga menunjukkan hubungan erat antara legitimasi institusi dan kepatuhan.
Ketika legitimasi dipersepsikan menurun, warga cenderung mengambil jarak, termasuk dengan memilih diam.
-000-
Perbandingan Luar Negeri: Ketakutan Berpendapat dalam Iklim Polarisasi
Isu ketakutan bicara politik bukan hanya milik Indonesia.
Di sejumlah negara, polarisasi dan ketegangan politik sering melahirkan kehati-hatian ekstrem dalam percakapan publik.
Di Amerika Serikat, misalnya, berbagai survei opini publik dalam beberapa tahun terakhir kerap membahas warga yang menahan pandangan politik.
Pemicunya beragam, dari kekhawatiran konflik sosial hingga dampak pada pekerjaan dan relasi.
Di Hong Kong, iklim politik yang menegang juga pernah memunculkan kekhawatiran warga dalam menyatakan pendapat.
Perbandingan ini tidak dimaksudkan menyamakan konteks.
Namun ia menunjukkan pola umum, ketika rasa aman sipil dipertanyakan, warga memilih strategi sunyi.
-000-
Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan
Jika ketakutan bicara politik menjadi kebiasaan, kualitas diskusi publik menurun perlahan.
Yang tersisa sering kali hanya suara paling keras, bukan suara paling masuk akal.
Dalam situasi seperti itu, kebijakan publik berisiko kehilangan koreksi.
Padahal koreksi adalah mekanisme sehat agar negara belajar dari dampak kebijakannya.
Survei LSI juga mencatat kepuasan 70 persen terhadap jaminan perlindungan hukum dan perlakuan setara.
Angka ini tinggi, tetapi tidak menutup adanya kecemasan yang terekam pada indikator lain.
Di sinilah pekerjaan rumahnya.
Menjaga kebebasan bukan hanya memperbanyak rasa puas, tetapi juga mengurangi rasa takut.
-000-
Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi
Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat rasa kepastian hukum.
Survei mencatat 58 persen responden menilai warga takut penangkapan sewenang-wenang.
Meresponsnya berarti memastikan prosedur berjalan transparan dan akuntabel, agar persepsi ketidakpastian tidak membesar.
Kedua, ruang dialog publik perlu diperluas dan dibuat aman.
Jika 53 persen menilai masyarakat takut bicara politik, maka forum warga, kampus, komunitas, dan media perlu mempraktikkan debat yang beradab.
Debat yang beradab tidak memaksa sepakat.
Ia mempersilakan berbeda tanpa ancaman sosial, perundungan, atau stigma.
Ketiga, publik perlu membedakan kritik kebijakan dan serangan personal.
Budaya diskusi yang menyerang identitas sering membuat orang menghindar dari topik politik.
Semakin politik dipersempit menjadi permusuhan, semakin banyak warga memilih diam.
Keempat, media dan masyarakat sipil perlu merawat literasi kebebasan.
Survei menunjukkan kepuasan 75 persen pada kebebasan berpendapat serta kebebasan pers dan media sosial.
Kepuasan itu sebaiknya dipakai untuk memperkuat etika, verifikasi, dan ruang klarifikasi, agar kebebasan tidak berubah menjadi ketakutan.
-000-
Catatan Penutup: Menjaga Keberanian yang Tenang
Survei LSI tidak menghakimi siapa pun.
Ia hanya menyodorkan cermin, dan cermin itu memantulkan kegelisahan yang terasa akrab.
Di tengah kepuasan atas sejumlah kebebasan, ada sinyal bahwa sebagian warga menilai rasa takut ikut tumbuh.
Tren di mesin pencari menunjukkan satu hal.
Publik tidak sedang mencari sensasi, melainkan mencari penjelasan atas perasaan yang sulit dijelaskan.
Indonesia membutuhkan keberanian yang tenang.
Keberanian untuk berbicara, dan kebijaksanaan untuk mendengar, tanpa saling meniadakan.
Pada akhirnya, demokrasi hidup dari percakapan yang jujur.
Dan percakapan yang jujur hanya mungkin jika rasa aman dijaga bersama.
“Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meski takut.”
