Pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) pada Jumat mengumumkan telah mencapai kesepakatan menyeluruh untuk melakukan gencatan senjata serta memulai proses integrasi kekuatan militer dan lembaga Administrasi Otonom ke dalam institusi negara. Pengumuman ini memicu respons luas, baik di media sosial maupun di lapangan.
Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak menyepakati penarikan pasukan dari titik-titik kontak militer. Kesepakatan juga mencakup masuknya aparat keamanan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke pusat Kota Hasakah dan Qamishli guna memperkuat stabilitas, disertai dimulainya proses penggabungan pasukan keamanan di wilayah tersebut.
Kesepakatan itu turut memuat rencana pembentukan satu divisi militer yang terdiri dari tiga brigade dari pasukan SDF, serta satu brigade khusus dari Kota Ain al-Arab (Kobani). Brigade dari Kobani disebut akan dimasukkan ke dalam divisi militer di bawah Provinsi Aleppo.
Selain aspek keamanan, perjanjian mencakup pengangkatan pegawai sipil, penyelesaian hak-hak sipil dan pendidikan masyarakat Kurdi, serta jaminan pemulangan para pengungsi ke daerah asal mereka.
Penulis dan peneliti Mahmoud Alloush menilai kesepakatan ini sebagai deklarasi berakhirnya proyek “Kurdistan Suriah” dan apa yang disebut sebagai administrasi otonom oleh SDF. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai hasil dari perkembangan situasi militer di lapangan, sekaligus langkah penting bagi Suriah untuk mengakhiri proyek separatis dan mengembalikan keutuhan wilayah negara.
Namun, Alloush menilai masih ada tantangan serius dalam implementasi, terutama terkait peran Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Menurut dia, PKK berpotensi menghambat pelaksanaan kesepakatan, sebagaimana yang disebutnya pernah terjadi pada perjanjian-perjanjian sebelumnya.
Ia menambahkan, jika implementasi tersendat, hal itu dapat menempatkan pimpinan SDF, Mazloum Abdi, dalam posisi sulit, terlebih karena kesepakatan ini disebut mendapat dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Alloush juga berpendapat Suriah kini memasuki fase pasca-penyelesaian isu SDF dan secara efektif menutup proyek-proyek pembagian wilayah, dengan perhatian pemerintah diperkirakan akan bergeser ke wilayah selatan.
Dari sisi kawasan, Alloush menilai kesepakatan kali ini lebih jelas dibanding perjanjian sebelumnya, terutama terkait integrasi SDF dan kembalinya negara ke seluruh wilayah Suriah utara. Dengan demikian, ruang manuver SDF untuk menegosiasikan ulang kesepakatan dinilai semakin sempit. Ia juga menyebut kesepakatan berpotensi berdampak positif bagi stabilitas regional, dengan catatan keberhasilan integrasi menjadi kunci utama, meski prosesnya diperkirakan memerlukan waktu.
Sumber pemerintah Suriah kepada kantor berita resmi SANA menyatakan kesepakatan ini bertujuan menyatukan wilayah Suriah, menegakkan hukum, serta mewujudkan integrasi penuh melalui penguatan kerja sama antar pihak. Menurut sumber tersebut, integrasi militer dan keamanan akan dilakukan secara individual ke dalam brigade-brigade resmi negara, sementara seluruh institusi sipil, pemerintahan, dan pos perbatasan akan berada di bawah kendali negara.
Sementara itu, sumber yang dekat dengan SDF mengatakan aparat keamanan umum Suriah akan memasuki Provinsi Hasakah secara sementara mulai Senin mendatang untuk mengawasi proses integrasi. Setelah itu, pasukan Asayish disebut akan digabungkan ke dalam aparat keamanan Suriah. Sumber tersebut menilai kesepakatan menguntungkan kedua belah pihak karena eskalasi militer hanya akan memicu perang berkepanjangan dan menguras sumber daya.
Di tingkat masyarakat, respons warga Suriah terhadap kesepakatan ini beragam, dari dukungan hingga kehati-hatian. Sejumlah warga di Hasakah dan Qamishli menyambut baik kesepakatan dengan harapan stabilitas meningkat dan kondisi ekonomi membaik.
Ahmad al-Hassan, seorang pegawai sipil di Hasakah, menyebut kesepakatan sebagai langkah penting untuk mengakhiri ketidakstabilan, dengan catatan harus diikuti perbaikan kondisi hidup dan kembalinya institusi negara secara teratur serta menjamin hak semua kelompok. Sementara Amineh Mahmoud, seorang guru di Qamishli, menilai kesepakatan membuka peluang positif, terutama terkait pengakuan ijazah dan hak-hak sipil. Namun ia mengingatkan agar kesepakatan tidak mengulang kegagalan implementasi seperti yang terjadi pada perjanjian sebelumnya.
