Kementerian Kesehatan menyelenggarakan lokakarya ilmiah untuk menghimpun masukan terhadap rancangan Keputusan Pemerintah yang mengatur pengelolaan kosmetik. Kegiatan ini dihadiri mantan Wakil Menteri Kesehatan Assoc. Prof. Dr. Le Van Truyen, perwakilan kementerian dan lembaga pusat, asosiasi, pelaku usaha, dinas kesehatan provinsi dan kota, serta sejumlah unit di bawah dan berafiliasi dengan Kementerian Kesehatan.
Dalam konferensi tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Madya Dr. Nguyen Tri Thuc menegaskan bahwa kosmetik merupakan produk konsumen yang dibutuhkan dalam kehidupan modern. Menurutnya, kosmetik tidak hanya terkait aspek penampilan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, hak, dan kualitas hidup konsumen.
Ia menyampaikan bahwa di samping kontribusi positif kosmetik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan kecantikan masyarakat, praktik yang berkembang saat ini juga menimbulkan tantangan bagi pengelolaan negara serta kepatuhan organisasi dan individu yang memproduksi maupun memperdagangkan kosmetik.
Wakil Menteri menjelaskan, Surat Edaran Nomor 06/2011/TT-BYT tentang manajemen kosmetik telah diterbitkan 14 tahun lalu dan dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi praktik saat ini. Karena itu, pada 4 Desember 2025 Kementerian Kesehatan telah mengajukan kepada Pemerintah rancangan Keputusan yang mengatur manajemen kosmetik.
Selama proses penyusunan, rancangan tersebut telah ditinjau dua kali oleh Kementerian Kehakiman serta menerima masukan dari berbagai lembaga dan organisasi. Masukan itu mencakup ruang lingkup pengaturan, metode pengelolaan, mekanisme pengumuman produk, prosedur pascainspeksi, persyaratan produksi dan bisnis kosmetik, hingga hubungan antara kebutuhan pengelolaan negara dan penciptaan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha.
Lokakarya ini, menurut Kementerian Kesehatan, bertujuan meminta pendapat untuk menyempurnakan rancangan Keputusan sekaligus melembagakan pedoman dan kebijakan Partai. Di antaranya menyelaraskan prosedur dan proses dengan ASEAN dan dunia di bidang kesehatan sesuai Resolusi No. 20-NQ/TW (25 Oktober 2017) dan Resolusi No. 72-NQ/TW (9 September 2025) dari Politbiro. Selain itu, rancangan juga diarahkan untuk mereformasi metode pengelolaan, menyederhanakan prosedur administrasi semaksimal mungkin, mendorong transformasi digital, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, dan meningkatkan tata kelola nasional serta efektivitas manajemen negara.
Kementerian Kesehatan menekankan bahwa penyelesaian rancangan Keputusan harus bertumpu pada tujuan menciptakan pasar kosmetik yang aman bagi kesehatan konsumen, mendorong kepatuhan sukarela dari pelaku usaha, dan mengurangi tekanan pada lembaga pengelola negara.
“Peningkatan institusi dan peraturan hukum terkait layanan kesehatan semuanya memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat,” kata Nguyen Tri Thuc.
Sejalan dengan itu, ia meminta Departemen Administrasi Obat berkoordinasi dengan Departemen Hukum untuk mempelajari kontribusi yang masuk secara serius dan memasukkan saran secara selektif. Ia menekankan agar Keputusan yang diterbitkan nantinya konsisten, sinkron, efektif, dan layak, sekaligus memenuhi tuntutan reformasi prosedur administrasi sesuai arahan Pemerintah dan Perdana Menteri. Di saat yang sama, penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen negara diharapkan berjalan beriringan dengan penciptaan kondisi yang mendukung perkembangan produksi dan bisnis kosmetik yang sehat serta berkelanjutan.
Wakil Menteri juga menyatakan pihaknya akan terus meneliti dan menyempurnakan rancangan Keputusan dengan berpegang pada kebijakan reformasi kelembagaan, reformasi prosedur administrasi, pengembangan sektor swasta, transformasi digital, dan integrasi internasional. Salah satu penekanan utamanya adalah keselarasan dengan peraturan dan praktik ASEAN dalam pengelolaan kosmetik.
Ia mendorong agar rancangan Keputusan ditinjau dan diperbaiki menuju manajemen yang lebih modern dan transparan, termasuk pergeseran signifikan dari pra-inspeksi ke pascainspeksi berbasis akuntabilitas. Selain itu, ia menekankan pentingnya kesesuaian dengan komitmen internasional, khususnya Perjanjian Harmonisasi ASEAN tentang Manajemen Kosmetik, serta mengikuti praktik pengelolaan dan kebutuhan pengembangan industri kosmetik pada fase baru.
Kementerian Kesehatan, lanjutnya, berharap kerja sama dan kontribusi yang erat dari kementerian, sektor, daerah, para ahli, ilmuwan, asosiasi, dan komunitas bisnis terus berlanjut dalam proses penyelesaian hingga pengorganisasian pelaksanaan Keputusan setelah diumumkan.
Dalam lokakarya tersebut, para ahli, ilmuwan, perwakilan kementerian dan lembaga pusat, dinas kesehatan provinsi dan kota, asosiasi, serta pelaku usaha mempresentasikan makalah dan berbagi dasar ilmiah serta pengalaman praktis untuk mendukung penyempurnaan rancangan. Pokok bahasan yang mengemuka antara lain kajian pengelolaan kosmetik di berbagai negara dan di Vietnam, penilaian konstitusionalitas dan legalitas serta kesesuaian dan kelayakan ketentuan dalam rancangan, isu terkait deklarasi produk kosmetik, hingga persoalan penerbitan sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat kepatuhan prinsip serta standar “Praktik Manufaktur yang Baik untuk Kosmetik”.
Para delegasi juga mendiskusikan potensi kesulitan dan hambatan yang mungkin timbul apabila rancangan Keputusan disetujui Pemerintah, sekaligus mengajukan usulan langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Kementerian Kesehatan menilai lokakarya ilmiah ini menjadi syarat penting untuk meninjau dan mengevaluasi rancangan secara serius dan komprehensif agar dokumen yang diterbitkan nantinya benar-benar konsisten, sinkron, efektif, layak, serta memenuhi tuntutan reformasi prosedur administrasi sesuai arahan Perdana Menteri.
