KemenHAM Tegaskan Transparansi Ujian Kompetensi Tambahan PPPK di Gorontalo

KemenHAM Tegaskan Transparansi Ujian Kompetensi Tambahan PPPK di Gorontalo

Tim Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo menyelenggarakan Ujian Kompetensi Tambahan (tes tulis) dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Gorontalo, Selasa, 31 Maret 2026.

Ujian yang dimulai pukul 10.00 WITA itu diikuti oleh 10 peserta seleksi. Seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan di bawah pengawasan ketat Tim Panitia Pusat dan didampingi langsung oleh Tim Wilker Gorontalo, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas serta kepercayaan publik.

Sebelum ujian dimulai, pembukaan segel ruang ujian dilakukan secara terbuka. Proses tersebut disaksikan perwakilan Panitia Pusat dan dua perwakilan peserta, untuk memastikan ruangan dalam keadaan steril serta naskah ujian terjaga kerahasiaannya.

Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, menekankan pentingnya nilai kejujuran dalam setiap tahapan seleksi. Ia menyatakan komitmen instansi untuk menghasilkan aparatur yang berkualitas melalui proses yang bersih.

“Kami memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi PPPK KemenHAM TA 2025 ini dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang tinggi. Tidak ada ruang untuk praktik kecurangan; setiap peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan masing-masing,” ujar Sarton Dali.

Rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi hingga pengerjaan soal selama empat jam, dilaporkan berjalan tertib dan lancar tanpa kendala teknis berarti. Hasil ujian kompetensi tambahan ini diharapkan dapat menjaring calon aparatur KemenHAM yang kompeten dan berintegritas untuk memperkuat pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Kegiatan berakhir pada pukul 14.00 WITA dalam situasi kondusif, menandai selesainya salah satu tahapan penting dalam pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia tahun ini.