Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas akses pemenuhan pendidikan melalui program kursus dan pelatihan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen Vokasi PKPLK) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan pemerintah menjamin hak belajar setiap warga negara melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Jaminan tersebut juga ditempuh melalui moda pendidikan jarak jauh serta kursus dan pelatihan.

Menurut Tatang, komitmen itu merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Ia menegaskan pendidikan tidak boleh terhenti karena keterbatasan ruang, waktu, maupun kondisi sosial ekonomi.

Dalam konteks itu, pendidikan jarak jauh dinilai menjadi solusi pembelajaran yang adaptif dan fleksibel, serta relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Adapun program kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk memperkuat keterampilan dan kompetensi masyarakat, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan pengakuan atas hasil belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemendikdasmen juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta mitra strategis lainnya. Sinergi tersebut diarahkan agar layanan pendidikan formal dan nonformal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta didik di wilayah dengan hambatan geografis dan keterbatasan akses.

“Dengan program kursus dan pelatihan kami berharap tidak ada anak-anak Indonesia yang tertinggal dari tidak hak memperoleh pendidikannya. Visi Pendidikan Bermutu untuk Semua menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul seperti yang tertuang dalam Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto,” kata Tatang.