Kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada Jakarta memunculkan beragam respons dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat menilai isu agama menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pilihan pemilih.
Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), mengaku terkejut dengan selisih kemenangan yang menurutnya lebih besar dari perkiraan. Namun ia menilai penggunaan isu agama merupakan “alat” yang sangat tajam dalam pertarungan politik. Menurut Rumadi, siapa pun yang “ditusuk” dengan isu agama berpotensi sulit bertahan.
Penilaian senada disampaikan Prof. Dr. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia. Ia mengatakan sebagian besar pemilih di Jakarta—yang jumlahnya sekitar tujuh juta orang—dinilai lebih mengutamakan kesamaan iman dibandingkan pertimbangan program. Hamdi menggambarkan perbedaan alasan memilih kedua pasangan: pemilih Ahok-Djarot, menurutnya, menempatkan kinerja, program, serta karakter yang bersih, tegas, dan mampu memimpin sebagai faktor utama. Sementara itu, pada pemilih Anies, faktor teratas disebut adalah kesamaan iman, disusul anggapan bahwa Anies memperjuangkan Islam dan agama, lalu faktor berikutnya Anies dipersepsikan humanis.
Hasil Pilkada Jakarta juga memunculkan pertanyaan apakah temuan politik di ibu kota dapat menjadi indikator bagi Pemilihan Presiden 2019. Jakarta kerap dipandang sebagai barometer peta politik nasional. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo merupakan mantan atasan Ahok saat keduanya memimpin Jakarta, sementara Prabowo Subianto—yang kalah pada Pilpres 2014—secara terbuka menyatakan dukungan kepada Anies.
Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammadiyah, menilai wajar jika ada pihak yang mengaitkan kemenangan tersebut dengan 2019. Namun ia menekankan bahwa ada keterlibatan kelompok-kelompok lain di luar partai pendukung. Busyro menyebut kemenangan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga didukung masyarakat madani “tidak hanya umat Islam saja”, bisa dipandang sebagai modal untuk membangun pengaturan politik nasional ke depan. Meski demikian, ia menilai hal itu masih perlu dijadikan agenda politik bersama, bukan hanya agenda partai pendukung Anies.
Sementara itu, Rumadi menilai masih terlalu cepat membaca peta Pilpres 2019 hanya dari kemenangan Anies di Jakarta. Ia juga menekankan belum ada kepastian apakah Jokowi akan kembali maju pada pemilu berikutnya. Meski begitu, Rumadi menyebut kemenangan tersebut dapat menjadi investasi politik besar bagi Prabowo, terlepas dari siapa pun lawannya nanti, dan situasi itu bisa dimainkan secara elegan.
Di sisi lain, kemenangan Anies yang didukung sejumlah kekuatan keagamaan—seperti PKS, Front Pembela Islam (FPI), Front Umat Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI—dipandang sebagian pihak sebagai cerminan kecenderungan Indonesia semakin mengarah ke kanan. Hamdi Muluk menilai hal itu berkaitan dengan perasaan sebagian Muslim yang merasa tidak terwakili selama ini, baik dalam ekspresi politik maupun ekonomi, sehingga pilkada menjadi momentum untuk mengekspresikan aspirasi. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki koridor sebagai negara Pancasila.
Hamdi menambahkan, kecenderungan politik yang disebutnya mengarah ke kanan—antara lain ditandai karakter konservatif dan tertutup—tidak hanya terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan Brexit dan naiknya Partai Konservatif di Inggris, serta kemenangan Donald Trump bersama Partai Republik di Amerika Serikat.
Namun Busyro mempertanyakan penggunaan konsep kanan dan konservatisme, yang menurutnya merupakan stigma warisan pemikiran Orde Baru. Ia menilai stigma bahwa “kanan” identik ancaman tidak lagi relevan. Busyro mendorong pembangunan paradigma baru yang menekankan kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, dan komitmen bersama.
