Isu “kelas menengah yang diam-diam ditinggalkan” menjadi tren karena ia menyentuh saraf paling peka dalam hidup banyak orang.
Ekonomi disebut tumbuh, tetapi rasa aman justru menguap dari meja makan, tagihan sekolah, dan biaya kesehatan.
Ketika realitas harian bertabrakan dengan narasi makro, publik mencari penjelasan. Di situlah tren lahir, lalu membesar.
-000-
Mengapa Ini Menjadi Tren
Alasan pertama adalah pengakuan politik yang terbuka. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan paradoks itu dalam Sidang Paripurna DPR RI akhir Mei.
Pernyataan itu mengikat perhatian, karena datang dari pusat kekuasaan. Ia membuat kegelisahan publik terasa sah dan diakui.
Alasan kedua adalah angka yang memukul kesadaran. Data BPS menunjukkan kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025.
Penurunan lebih dari sepuluh juta jiwa itu bukan sekadar statistik. Ia seperti daftar nama yang hilang dari kategori “aman”.
Alasan ketiga adalah pengalaman kolektif yang mirip. Banyak rumah tangga merasa hidupnya tidak naik, meski kerja lebih keras dan jam kerja lebih panjang.
Ketika pengalaman pribadi bertemu data resmi, orang cenderung percaya. Lalu mereka membicarakannya, membandingkan, dan menuntut penjelasan.
-000-
Paradoks Pertumbuhan dan Menyusutnya Rasa Aman
Paradoks yang mengganggu pembuat kebijakan itu sederhana, tetapi menusuk. Ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi rasa aman warganya menyusut.
Presiden menyebut tujuh tahun pertumbuhan rata-rata lima persen per tahun, sekitar 35 persen kumulatif.
Namun, pertumbuhan itu berjalan beriringan dengan bertambahnya jumlah warga miskin dan menyusutnya kelas menengah.
Di ruang publik, kalimat ini terdengar seperti pertanyaan moral. Untuk siapa pertumbuhan bekerja, dan siapa yang menanggung risikonya.
-000-
Angka BPS dan Cerita Downward Mobility
Data BPS bukan hanya angka, melainkan peta arah. Kelas menengah turun, sementara kelompok “menuju kelas menengah” membengkak menjadi 142 juta orang.
Lebih dari separuh populasi berada di kategori yang belum stabil. Ini bukan gambaran mobilitas ke atas.
Ini lebih dekat pada downward mobility. Jutaan rumah tangga yang dulu merasa cukup aman kini meluncur mendekati garis kerentanan.
Downward mobility sering tidak dramatis. Ia terjadi pelan, lewat cicilan yang menumpuk, tabungan yang menipis, dan keputusan menunda berobat.
Ia juga terjadi lewat rasa takut yang baru. Takut kehilangan kerja, takut biaya sekolah naik, takut satu sakit menghapus rencana masa depan.
-000-
Mengapa Ini Bukan Sekadar Soal Makroekonomi
Masalah kelas menengah bukan cuma soal angka pertumbuhan. Ia soal politik kesejahteraan, yaitu siapa yang dianggap layak dilindungi negara.
Dan lewat mekanisme apa perlindungan itu diberikan. Pertanyaan ini menentukan desain kebijakan, bukan sekadar besarnya anggaran.
Di sini, teori membantu kita melihat struktur, bukan hanya gejala. Ia membuat kita bertanya: mengapa orang bekerja tetap merasa rapuh.
-000-
Riset dan Kerangka Konseptual: Negara, Pasar, Keluarga
Gosta Esping-Andersen, lewat gagasan “tiga dunia kapitalisme kesejahteraan”, mengingatkan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya soal belanja sosial.
Ia soal bagaimana negara, pasar, dan keluarga berbagi tanggung jawab menopang kehidupan.
Jika pasar dominan, risiko hidup sering dipindahkan ke individu. Jika keluarga dipaksa menjadi bantalan utama, beban sosial mengendap di rumah.
Di titik tertentu, kelas menengah menjadi penyangga yang kelelahan. Ia menopang diri sendiri, membantu keluarga besar, sambil menanggung biaya layanan publik.
Kerangka ini relevan untuk membaca Indonesia. Ketika perlindungan tidak merata, pertumbuhan bisa terasa seperti lomba yang hadiahnya jauh.
-000-
Hak Kewargaan Sosial dan Krisis “Dianggap Warga”
T.H. Marshall menyebut “hak kewargaan sosial”. Menjadi warga negara berarti berhak atas jaminan hidup layak, bukan hanya hak memilih.
Dari kacamata ini, kelas menengah Indonesia mengalami krisis kewargaan. Mereka bekerja, membayar pajak, taat aturan, tetapi nyaris tak tersentuh perlindungan sosial.
Krisis ini tidak selalu terlihat di permukaan. Ia muncul sebagai sinisme, kelelahan, dan rasa tidak dipercaya oleh sistem.
Ketika warga merasa kewargaan sosialnya tipis, kepercayaan pada institusi mudah terkikis. Lalu ruang publik menjadi lebih panas dan mudah tersulut.
-000-
Desain Kebijakan yang Residual dan Tersegmentasi
Selama ini, desain kebijakan sosial Indonesia bertumpu pada logika residual dan tersegmentasi.
Bantuan sosial menyasar kelompok termiskin melalui program seperti PKH atau bansos.
Sementara jaminan sosial formal seperti BPJS Ketenagakerjaan efektif menjangkau pekerja sektor formal, tetapi tidak merata di luar itu.
Di antara dua sistem tersebut, ada ruang kosong. Di ruang itulah banyak kelas menengah berdiri, tanpa bantalan yang cukup.
-000-
Sektor Informal dan Kerentanan yang Struktural
Banyak pengamat mencatat mayoritas angkatan kerja Indonesia, sekitar 59 hingga 60 persen, masih berada di sektor informal.
Di sektor ini, pesangon sering tidak ada. Jaminan kehilangan pekerjaan tidak memadai. Bantalan ketika guncangan datang sering bergantung pada keluarga.
Kerentanan semacam ini bersifat struktural. Ia bukan akibat satu keputusan buruk, melainkan hasil dari arsitektur ekonomi dan perlindungan yang timpang.
Kelas menengah yang pendapatannya di atas garis kemiskinan tetapi belum cukup kaya, jatuh persis di celah tersebut.
Mereka terlalu “mampu” untuk menerima bansos. Namun terlalu rentan untuk benar-benar aman ketika biaya hidup naik atau pendapatan terganggu.
-000-
Sistem Desil dan Pertanyaan tentang “Siapa yang Dilindungi”
Untuk melihat celah itu, kita bisa meminjam instrumen yang dipakai negara memetakan kesejahteraan warganya, yaitu sistem desil.
Sistem ini memudahkan penargetan bantuan. Namun, ia juga menegaskan batas administratif tentang siapa yang “layak” dibantu.
Di titik tertentu, batas itu bisa menciptakan paradoks. Orang yang nyaris jatuh sering tidak masuk kriteria, padahal dampak jatuhnya sangat besar.
Jika kebijakan hanya mengunci bantuan pada kelompok paling bawah, ia berisiko mengabaikan pencegahan.
Pencegahan berarti menjaga orang agar tidak jatuh. Dan kelas menengah yang menyusut adalah sinyal bahwa pencegahan itu belum kuat.
-000-
Kaitannya dengan Isu Besar Indonesia: Kepercayaan, Produktivitas, dan Stabilitas
Penyusutan kelas menengah bukan isu pinggiran. Ia terkait langsung dengan kepercayaan publik pada negara dan kualitas kontrak sosial.
Kelas menengah sering menjadi jangkar stabilitas. Mereka konsumen utama, pembayar pajak, dan penopang layanan ekonomi kota.
Ketika jangkar ini goyah, dampaknya merembet. Konsumsi rumah tangga bisa melemah, dan rasa optimisme masa depan ikut turun.
Isu ini juga menyentuh produktivitas. Orang yang hidup dalam kecemasan cenderung mengambil keputusan jangka pendek, bukan investasi keterampilan jangka panjang.
Dalam jangka panjang, negara bisa terjebak dalam pertumbuhan yang tidak menyejahterakan. Angka naik, tetapi kualitas hidup tertahan.
-000-
Rujukan Luar Negeri yang Serupa
Di berbagai negara, gejala serupa pernah dibicarakan sebagai “middle-class squeeze”. Intinya, kelas menengah tertekan oleh biaya hidup dan ketidakpastian kerja.
Perdebatan itu muncul ketika pertumbuhan tidak otomatis memperkuat rasa aman. Banyak negara mendiskusikan ulang perlindungan sosial dan akses layanan dasar.
Rujukan ini tidak untuk menyamakan konteks. Namun, ia menunjukkan bahwa masalah kelas menengah adalah tema global dalam ekonomi modern.
Dan satu pelajaran umum muncul: ketika rasa aman hilang, polarisasi politik dan ketidakpercayaan pada institusi mudah meningkat.
-000-
Bagaimana Sebaiknya Isu Ini Ditanggapi
Pertama, pemerintah perlu mengakui kelas menengah sebagai kelompok yang juga membutuhkan perlindungan, bukan hanya sebagai mesin pajak dan konsumsi.
Pengakuan ini harus diterjemahkan menjadi desain kebijakan yang mengurangi risiko jatuh, bukan sekadar menolong setelah jatuh.
Kedua, perlu ada jembatan yang lebih kuat antara bansos yang residual dan jaminan sosial formal.
Jembatan itu penting karena banyak pekerja berada di sektor informal. Mereka membutuhkan perlindungan yang realistis dengan pola kerja mereka.
Ketiga, komunikasi publik harus jujur dan empatik. Data BPS perlu dibaca sebagai cerita manusia, bukan sekadar angka yang diperdebatkan di studio.
Keempat, masyarakat sipil dan media perlu menjaga diskusi tetap berbasis data, sambil memberi ruang bagi pengalaman warga tanpa memperkeruh ketakutan.
Kelima, dunia usaha perlu melihat isu ini sebagai investasi sosial. Tenaga kerja yang aman lebih produktif, dan pasar yang percaya diri lebih sehat.
-000-
Penutup: Mengembalikan Rasa Aman sebagai Agenda Publik
Kelas menengah yang menyusut adalah cermin. Ia menunjukkan bahwa pertumbuhan bisa terjadi tanpa rasa aman, jika perlindungan sosial tidak mengikuti perubahan kerja.
Ia juga peringatan bahwa kebijakan kesejahteraan bukan sekadar belas kasihan. Ia adalah cara negara merawat kewargaan.
Di tengah angka yang turun dan kategori yang membengkak, pertanyaan paling penting tetap sama: apakah negara hadir sebelum warga jatuh.
Karena ketika rasa aman hilang, yang runtuh bukan hanya rencana hidup. Yang ikut retak adalah kepercayaan bahwa kerja keras akan ada artinya.
Dan di titik itu, kita membutuhkan keberanian untuk merapikan ulang arsitektur perlindungan, dengan kepala dingin dan hati yang peka.
“Ukuran kemajuan bukan seberapa tinggi kita tumbuh, melainkan seberapa banyak orang yang tetap bisa berdiri tegak ketika angin berubah arah.”
