Gelombang kekerasan pascakudeta di Myanmar memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi negara itu, termasuk di kalangan investor asing. Kekhawatiran tersebut menguat setelah beredarnya gambar di media sosial yang menunjukkan pembakaran pabrik-pabrik milik China di kawasan industri Hlaing ThaYa, pinggiran Yangon.

Di tengah situasi tersebut, media China Global Times menyebut pembakaran itu sebagai tindakan “biadab”. Namun, pemberitaan itu dikritik karena tidak menyinggung pembunuhan 18 pengunjuk rasa damai tak bersenjata yang terjadi di lokasi yang sama pada hari yang sama. Narasi yang berkembang, menurut tulisan opini ini, cenderung mengulang klaim junta Myanmar yang menyalahkan para korban sebagai pemicu kekerasan dan perusakan properti.

Protes meluas dan respons aparat

Protes besar-besaran muncul sebagai respons atas kudeta terhadap Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipandang melanggar kehendak pemilih. Aksi juga melibatkan kelompok muda yang belum memiliki hak pilih, tetapi menolak masa depan di bawah pemerintahan militer.

Dalam beberapa hari pemogokan nasional, demonstrasi disebut menarik hingga 25 juta orang—sekitar setengah populasi Myanmar—di berbagai wilayah, dari kota hingga desa. Seorang jurnalis Prancis yang berbasis di Hong Kong menggambarkan protes harian sebagai “perang saudara perkotaan”.

Junta merespons dengan tindakan represif yang disebut sebagai “pembantaian setiap hari”. Dewan Keamanan PBB pada 10 Maret mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak. Pernyataan itu juga menyoroti pembatasan terhadap tenaga medis, masyarakat sipil, serikat pekerja, jurnalis, dan pekerja media, serta menyerukan pembebasan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang.

Sepekan sebelumnya, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menuntut militer Myanmar menghentikan pembunuhan dan pemenjaraan pengunjuk rasa, serta menyoroti penculikan paksa terhadap tahanan dan penangkapan sewenang-wenang lebih dari 1.750 orang.

Radio Free Asia pada 14 Maret melaporkan jumlah pengunjuk rasa yang terbunuh telah melampaui 130 orang sejak protes anti-kudeta merebak sekitar satu setengah bulan sebelumnya. Dalam tulisan ini, pembunuhan terhadap pengunjuk rasa sipil, penghilangan paksa aktivis, eksekusi cepat, dan penyiksaan disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sanksi dan tekanan ekonomi

Amerika Serikat merespons dengan membekukan dana pemerintah Myanmar senilai USD 1 miliar dalam sistem keuangan AS. Pemerintah AS juga menghentikan transaksi keuangan yang dilakukan melalui AS oleh dua konglomerat perusahaan militer, dengan nilai gabungan sekitar USD 16,5 miliar.

Selain itu, disebutkan adanya moratorium efektif dari Bank Dunia atas pinjaman kepada Myanmar. Meski demikian, junta dinilai tidak menunjukkan kepekaan terhadap dampak kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk konsekuensinya bagi kehidupan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan sektor sosial di tengah pandemi virus korona.

Tiga alasan junta dinilai tidak terpengaruh

Tulisan ini mengemukakan tiga faktor yang dianggap membuat para jenderal dan keluarga mereka relatif tidak terdampak oleh tekanan ekonomi internasional:

• Perlindungan politik di PBB: Rezim diyakini merasa aman karena perlindungan veto Beijing di Dewan Keamanan PBB, sehingga kecil kemungkinan terjadi intervensi militer yang disahkan PBB maupun sanksi ekonomi yang melumpuhkan.
• Jaringan bisnis keluarga militer: Keluarga pemimpin militer disebut menjalankan kerajaan bisnis dalam jaringan yang terkait dengan kepentingan bisnis, termasuk kemitraan dengan taipan China lokal. Disebutkan pula adanya praktik pencucian dan penyimpanan keuntungan di bank-bank di China dan Singapura, berdasarkan sumber di Yangon yang dikutip penulis.
• Komposisi investor utama: Lima investor teratas di ekonomi Myanmar yang dikendalikan militer disebut berasal dari Asia dan dinilai tidak dibatasi undang-undang nasional di negara asal maupun pertimbangan moral pemerintahnya.

Data Bank Dunia yang dikutip menunjukkan Singapura dan Hong Kong (China) merupakan dua investor asing terbesar di Myanmar pada 2020, masing-masing menyumbang 34% dan 26% investasi asing langsung. Sementara itu, Kirin—produsen bir Jepang—memutuskan menghentikan hubungan bisnis dengan pihak terkait militer Myanmar, yang disebut terjadi setelah tekanan kuat dari kampanye aktivis internasional dan pers.

Kekhawatiran investor dan proyeksi ekonomi

Sejumlah investor asing dilaporkan telah mengkhawatirkan dampak kudeta terhadap ekonomi Myanmar sejak awal. BBC Asia Business Report pada 2 Februari menurunkan laporan berjudul “Kudeta militer kemungkinan besar akan merusak ekonomi Myanmar,” dengan mengutip investor asing dan perusahaan analisis risiko.

Stephen Lamar, presiden American Apparel & Footwear Association, mengatakan banyak pelaku bisnis yang beroperasi di Myanmar memandang kudeta sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dalam laporan BBC yang sama, Anwita Basu dari Fitch Solutions menyebut kudeta memangkas setengah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Myanmar yang sebelumnya diperkirakan 6%.

Menurut Basu, investor yang paling terdampak adalah investor Asia, dan reaksi dari sejumlah negara di kawasan terlihat masih “tentatif”. Sikap berhati-hati itu dinilai muncul karena situasi menunjukkan tanda-tanda konflik sipil-militer berdarah yang berkepanjangan.

China, kepentingan ekonomi, dan ketegangan publik

Tulisan ini juga menyoroti bahwa gerakan protes saat ini tidak hanya berbasis perkotaan, tetapi menyatukan perspektif pro-demokrasi dan hak asasi manusia di masyarakat multi-etnis, termasuk komunitas minoritas di berbagai wilayah. Pengalaman kekerasan, baik terhadap Rohingya maupun terhadap warga sipil lainnya, disebut membentuk kesadaran luas bahwa militer memiliki rasa kebal hukum.

Di sisi lain, China digambarkan sebagai pelindung paling penting bagi militer Myanmar di Dewan Keamanan PBB dan pendukung junta yang dibenci secara luas. Kemarahan publik Myanmar terhadap China, baik di ruang nyata maupun media sosial, disebut meningkat karena Beijing dianggap memprioritaskan aset ekonominya dibanding keselamatan 53 juta penduduk Myanmar, sementara kejahatan internasional militer dibingkai sebagai “urusan internal”.

Disebutkan pula bahwa China, karena khawatir terhadap dampak ekonomi protes pada aset strategisnya, mengadakan pertemuan yang digambarkan sebagai “rahasia” dengan mitra bisnis di militer Myanmar dan pejabat keamanan untuk merumuskan kebijakan pengamanan jaringan pipa dan bisnis China. Klaim ini merujuk pada berkas MOFA Myanmar yang bocor dari pertemuan yang disebut berlangsung pada 23 Februari.

Pada akhirnya, tulisan opini ini menyimpulkan bahwa pendekatan China yang dinilai berjangka pendek dan mengabaikan isu hak asasi manusia demi melindungi kepentingannya sendiri berisiko memperburuk kondisi ekonomi dan politik Myanmar, dengan konsekuensi yang dinilai dapat mengerikan bagi semua pihak.