Sejak militer Myanmar mengambil alih pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021, situasi sosial politik di negara itu kembali bergerak menuju ketidakpastian. Kudeta yang dipimpin Tatmadaw di bawah Jenderal Min Aung Hlaing terjadi tak lama setelah Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu, dan memicu gelombang penolakan luas di dalam negeri.
Dampak kudeta disebut telah menjadi “mimpi buruk” bagi warga Myanmar. Ribuan orang dilaporkan terpaksa meninggalkan rumah dan bergerak menuju perbatasan negara tetangga. Sebagian lainnya mencari perlindungan pada kelompok-kelompok milisi bersenjata yang sejak 1948 berkonfrontasi dengan junta militer.
Perkembangan ini terjadi setelah satu dekade terakhir Myanmar mengalami kemajuan demokrasi yang dinilai signifikan. Namun, praktik kudeta dinilai belum sepenuhnya hilang dari dinamika politik di negara tersebut.
Gelombang protes dan korban kekerasan
Hingga periode yang dibahas dalam tulisan ini, demonstrasi menolak kudeta terus berlangsung. Lebih dari 560 warga dilaporkan tewas akibat tindakan tentara Myanmar. Korban terbanyak disebut terjadi pada 27 Maret 2021, ketika 114 orang tewas dalam satu hari.
Peristiwa itu berlangsung bertepatan dengan perayaan Hari Angkatan Bersenjata yang ditandai parade persenjataan militer. Selain korban jiwa, lebih dari 5.000 orang dilaporkan ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi dan kelompok oposisi pro-demokrasi.
Alih-alih mereda, protes disebut semakin meluas dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pegawai pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, buruh, hingga pekerja pabrik-pabrik alutsista milik Tatmadaw. Sejumlah kelompok milisi bersenjata di wilayah perbatasan juga dilaporkan ikut bergabung dalam gerakan anti-kudeta.
Junta militer sempat mengumumkan “gencatan senjata”, namun disebut tidak berlaku terhadap para demonstran.
Kalkulasi politik Jenderal Min Aung Hlaing
Kudeta bukan hal baru dalam politik Myanmar. Namun, kudeta 2021 terjadi pada saat Tatmadaw dinilai sedang membuka diri terhadap kerja sama dengan Barat. Dalam narasi yang disampaikan pihak militer, Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan pengambilalihan kekuasaan dilakukan berdasarkan amanat konstitusi dan untuk “menyelamatkan demokrasi”.
Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu pada November 2020, suap politik, pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran undang-undang penanggulangan bencana, hingga tudingan pembocoran rahasia negara karena kedekatan dengan China.
Namun, upaya kudeta yang disebut diharapkan berlangsung cepat justru memicu efek bola salju perlawanan. Di dalam negeri, situasi disebut semakin kacau dan tidak stabil, ditandai meluasnya protes, jatuhnya korban, serta arus eksodus warga ke perbatasan.
Dari sisi eksternal, reaksi internasional menguat. Disebutkan adanya tekanan untuk menghentikan kekerasan, pembekuan perusahaan yang terkoneksi dengan junta, penghentian investasi asing, penarikan sejumlah diplomat, serta kecaman dari ASEAN, Eropa, Amerika Serikat, hingga Dewan Keamanan PBB. Rusia dan China juga disebut menyesalkan tindakan represif junta militer.
Riwayat kudeta dan konteks krisis
Myanmar, bersama Laos dan Kamboja, digambarkan tidak asing dengan praktik kudeta dalam politik. Sejak merdeka pada 1948 dari Inggris, Myanmar mengalami kudeta pada 1962 di bawah Jenderal Ne Win yang menggulingkan pemerintah sipil. Kudeta kembali disebut terjadi pada 1988 dan 1990.
Dalam satu dekade terakhir, demokratisasi yang dimotori NLD dinilai cukup mengakar dalam struktur sosial-politik pemerintahan sipil Myanmar. Kondisi ini disebut turut mendorong membesarnya gelombang perlawanan, terutama karena kudeta berlangsung saat masyarakat juga menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Tiga kemungkinan pascakrisis
Tulisan ini menguraikan beberapa kemungkinan perkembangan situasi Myanmar.
Pertama, junta militer tunduk pada tekanan internasional untuk menghentikan kekerasan. Namun, hal itu dinilai tidak otomatis menghentikan gerakan anti-kudeta karena tuntutan utama adalah pembatalan kudeta dan penolakan pemilu ulang yang ditawarkan junta. Jika terjadi, konsekuensi yang disebut mungkin muncul adalah tuntutan terhadap Jenderal Min di mahkamah internasional, termasuk terkait dugaan kejahatan militer sejak 1 Februari dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.
Kedua, junta tetap mengandalkan cara-cara militer untuk menghadapi demonstran. Kekerasan berpotensi berlanjut dan korban terus bertambah. Konsekuensi yang disebut dapat berupa menguatnya perlawanan, termasuk dari sekitar 17 kelompok milisi etnis bersenjata dengan keanggotaan lebih dari 20 ribu orang, serta potensi mendorong intervensi kekuatan internasional yang berdampak pada keamanan kawasan.
Ketiga, dalam skenario apa pun, Myanmar berisiko terjebak dalam ancaman perang saudara. Situasi kudeta saat ini dinilai berbeda dengan era Perang Dingin, dan dukungan masyarakat sipil terhadap demokratisasi dalam satu dekade terakhir disebut akan turut menentukan arah krisis.
Ujian bagi ASEAN dan peran Indonesia
Krisis Myanmar disebut menguji sikap dan peran ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Kegagalan merespons krisis dinilai dapat menambah beban ASEAN dalam mewujudkan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN yang ditetapkan pada 2015. Sebelumnya, kemajuan demokratisasi Myanmar disebut sempat mendorong dukungan negara-negara anggota agar Myanmar menjabat keketuaan ASEAN pada 2014.
Di satu sisi, negara-negara ASEAN terikat prinsip non-intervensi. Namun di sisi lain, krisis Myanmar dinilai tidak bisa dibiarkan karena dampaknya dapat memengaruhi negara tetangga, termasuk Indonesia. Karena itu, jalur diplomasi multilateral disebut menjadi sarana utama untuk mencapai resolusi konflik.
Tulisan ini menilai langkah diplomatik yang ditempuh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, termasuk pendekatan kepada negara-negara ASEAN, China, Rusia, hingga PBB, mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Indonesia juga disebut memiliki kepentingan besar bagi terciptanya demokratisasi di Myanmar, dengan pelajaran dari krisis di Timur Tengah seperti Suriah yang berdampak luas, termasuk gelombang imigran pencari suaka.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu mendorong rekonsiliasi di antara para aktor dalam krisis Myanmar demi rehabilitasi demokratisasi, dengan mengandalkan jalur diplomasi multilateral melalui ASEAN maupun PBB.
