Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menilai hubungan yang harmonis antara pemerintah dan insan pers menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang tinggi, ia menekankan pentingnya ruang dialog yang terbuka, komunikasi yang sehat, serta penyampaian informasi yang bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut disampaikan Nur Widianto pada Kamis (30/7/2026). Menurutnya, pemerintah dan media memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kepercayaan publik melalui informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan.
“Dialog dan kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Pemerintah Kota Malang selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun insan pers sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Nur Widianto.
Menurutnya, media massa memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Informasi yang disampaikan secara profesional dinilai tidak hanya membantu publik memahami berbagai kebijakan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan etika. Perbedaan pandangan, lanjutnya, merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak seharusnya berkembang menjadi sumber perpecahan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat.
“Setiap perbedaan tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan. Justru melalui komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Nur Widianto menilai sinergi antara pemerintah, pers, dan masyarakat merupakan modal penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Ia berpendapat, ketika komunikasi dibangun atas dasar keterbukaan dan saling menghormati, kepercayaan publik terhadap institusi maupun media akan semakin kuat.
Ia juga mengajak berbagai pemangku kepentingan, mulai dari media massa, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga masyarakat luas, untuk menjaga budaya dialog sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kolaborasi yang positif dapat menghadirkan ruang publik yang kondusif sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah keberagaman.
“Pemerintah, pers, dan masyarakat harus terus berjalan bersama. Semangat kolaborasi harus selalu diutamakan agar demokrasi tetap tumbuh sehat, informasi tersampaikan secara benar, dan persatuan bangsa tetap terjaga,” tegasnya.
Komitmen membangun komunikasi yang terbuka, lanjut Nur Widianto, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
