Indonesia Tuan Rumah IFIAR Inspection Workshop 2023 di Bali, Dorong Pengawasan Audit Global

Indonesia Tuan Rumah IFIAR Inspection Workshop 2023 di Bali, Dorong Pengawasan Audit Global

Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop 2023 yang digelar di Bali pada 7–9 Maret 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

IFIAR merupakan organisasi internasional yang beranggotakan regulator audit dari berbagai negara. Forum ini bertujuan melindungi kepentingan publik dan investor melalui penguatan pengawasan audit secara global.

Menkeu: Indonesia berkomitmen berkontribusi aktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas kolaborasi internasional yang terus menguat melalui IFIAR. Dalam pidato pembukaan yang disampaikan secara virtual pada Selasa (7/3), ia menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk berbagi pengetahuan terkait standar audit dan praktik bisnis.

“Sebagai salah satu dari 54 negara anggota IFIAR, Indonesia selalu berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas dan standar audit keuangan secara global,” ujar Sri Mulyani.

Forum berbagi praktik pengawasan audit

IFIAR Inspection Workshop merupakan agenda rutin tahunan yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman praktik pembinaan dan pengawasan audit di antara negara anggota. Melalui kelompok kerja dan rangkaian kegiatan, para peserta diharapkan dapat berdiskusi intensif mengenai isu-isu terkini dalam pengawasan audit.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan pengawasan audit berkaitan dengan penguatan kepercayaan publik serta transparansi laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Transparansi laporan keuangan dan ketahanan sektor keuangan

Sri Mulyani menyebut transparansi laporan keuangan sebagai salah satu elemen yang mendukung ketahanan sektor keuangan (financial resilience) untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, Kementerian Keuangan membentuk PPPK sebagai badan pengawasan untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang diaudit.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di sektor keuangan guna melindungi kepentingan investor serta menjaga keberlanjutan ekonomi.

UU P2SK dan penguatan fungsi regulasi

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui beleid tersebut, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut akan memperkuat fungsi regulasi, terutama pada aspek audit dan industri penjaminan.

Sri Mulyani menilai langkah ini penting untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.

Isu iklim dan peran auditor dalam pengungkapan ESG

Perubahan iklim turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Sri Mulyani menyinggung bahwa saat Indonesia memegang Presidensi G20 tahun lalu, pemerintah menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan iklim, dan topik itu dilanjutkan pada Keketuaan ASEAN 2023.

Ia berharap auditor dapat berpartisipasi dengan tidak hanya menetapkan standar pengungkapan terkait iklim, tetapi juga mendorong peningkatan tanggung jawab pengungkapan informasi berkelanjutan oleh perusahaan serta membantu investor menghindari pengungkapan yang menyesatkan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurutnya, pengungkapan ESG yang transparan dapat membantu investor menilai dampak lingkungan dan sosial dari investasi, sekaligus memfasilitasi skema insentif perusahaan.

Pengawasan audit mencakup inspeksi dan penegakan hukum

Menutup pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan harapan agar kegiatan ini memperkuat kesadaran mengenai pentingnya peningkatan kualitas pengawasan di industri audit. Ia menekankan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya relevan dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam inspeksi dan penegakan hukum.

Ia juga berharap IFIAR Inspection Workshop 2023 dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan antaranggotanya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan kebijakan yang efektif.